Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diberhentikan dari Posisi Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor Pertimbangkan Langkah Hukum

image-gnews
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor saat menghadiri rapat koordinasi Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas program unggulan Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto serta penyusunan tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor saat menghadiri rapat koordinasi Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas program unggulan Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto serta penyusunan tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Bulan Bintang atau PBB memberhentikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor dari jabatan Sekretaris Jenderal PBB. Ia digantikan saat tengah berada di Jenewa, Swiss.

Feri, sapaan akrab Afriansyah membenarkan ihwal pemberhentian dirinya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Dia mengatakan, informasi mengenai pemberhentian itu diterima pada 12 Juni lalu, saat ia tengah mengikuti Konferensi Perburuhan Internasional.

"Setelah di Indonesia saya akan berdiskusi dengan kawan-kawan PBB lain untuk mengambil sikap ke depan. Apakah Langkah hukum, semua dipertimbangkan untuk kebaikan saya dan PBB," kata Feri saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2024.

Langkah tersebut bakal diambil Feri lantaran dirasa terdapat kejanggalan dalam proses pemberhentian ini. Kejanggalan yang dimaksud Feri tertuang dalam warkat Nomor B-001/DPP-Sek/V/2024 yang diterbitkan DPP PBB pada 25 Mei lalu.

Tempo memperoleh warkat yang tertuju kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Isinya, DPP PBB menyampaikan hasil revisi kepengurusan dan perubahan terbatas pada AD/ART.

Namun, kata Feri, semestinya warkat tersebut tidak ditandatangani oleh Yusril Ihza Mahendra. Sebab, Yusril sudah tidak berstatus lagi sebagai Ketua Umum PBB sejak 18 Mei lalu dengan alasan mengundurkan diri.

"Ini jadi pelik. Tetapi, silakan tanyakan pada yang menunda tangani apa alasannya," ujar Afriansyah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui keterangan tertulis, Pejabat Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid, mengatakan pada prinsipnya pergantian kepengurusan dalam struktur partai adalah hal yang lumrah.

Segala keputusan, kata dia, dilakukan melalui langkah-langkah organisasi dan pertimbangan dalam prosesnya.

"Tidak ada hal yang luar biasa. Untuk kepentingan, serta kebutuhan akselerasi dan konsolidasi internal partai dalam menghadapi agenda strategis," ujar Fahri.

Untuk mengisi kursi Sekretaris Jenderal PBB, Ia melanjutkan, amanah telah diberikan kepada Ketua DPW PBB Jawa Timur, Mohammad Masduki.

"Pergantian pengurus, serta Sekretaris Jenderal di internal PBB sering terjadi untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi," kata dia.

ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA


Pilihan Editor: Wamenaker Afriansyah Noor Dicopot dari Sekjen Partai Bulan Bintang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota DPRD DKI Minta Sosialisasi Pemungutan PBB untuk Hunian Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Digencarkan

1 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Anggota DPRD DKI Minta Sosialisasi Pemungutan PBB untuk Hunian Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Digencarkan

Anggota DPRD DKI Dwi Wijayanto meminta pemungutan PBB untuk hunian rumah kedua NJOP di bawah Rp 2 miliar harus dibarengi dengan peningkatan layanan.


Begini Riwayat 23 Juni Sebagai Hari Janda Internasional

1 hari lalu

Ilustrasi Hari Janda Internasional. Pexels/Marcus Aurelius
Begini Riwayat 23 Juni Sebagai Hari Janda Internasional

Dengan Hari Janda Internasional, kita menghormati perjuangan janda dan mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan empatik.


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

2 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Komisi Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Gaza

4 hari lalu

Seorang pria mengevakuasi pasien rumah sakit Kamal Adwan menyusul serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, 21 Mei 2024. REUTERS/Osama Abu Rabee
Komisi Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Gaza

Komisi penyelidikan PBB terhadap Wilayah Pendudukan Palestina melakukan dua investigasi terhadap serangan di Israel dan Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.


PBB: 39 Juta Ton Reruntuhan Menggunung di Gaza akibat Agresi Israel

5 hari lalu

Warga Palestina bersiap melaksanakan salat Idul Adha di tengah reruntuhan bangunan Masjid Al-Rahma yang hancur akibat serangan Israel di Khan Younis, Gaza, 16 Juni 2024. Warga Palestina yang menjadi korban konflik antara Israel dan Hamas merayakan Idul Adha di tengah reruntuhan bangunan. REUTERS/Mohammed Salem
PBB: 39 Juta Ton Reruntuhan Menggunung di Gaza akibat Agresi Israel

Gempuran Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah menyebabkan bencana lingkungan berskala besar serta munculnya 39 juta ton reruntuhan


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

5 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

5 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

6 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Profil Mohammad Masduki yang Gantikan Afriansyah Noor sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang

6 hari lalu

Mohammad Masduki Sekjen Partai Bulan Bintang. kabarpemilu.my.id
Profil Mohammad Masduki yang Gantikan Afriansyah Noor sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang

Mohammad Masduki menggantikan Afriansyah Noor sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB). Ini rekam jejaknya.


Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

6 hari lalu

Pengungsi Rohingya berdoa saat menggelar peringatan 2 tahun kepindahan mereka ke Bangladesh, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Ahad, 25 Agustus 2019. Meski pemerintah Myanmar ingin memulangkan mereka, namun 3.000 pengungsi Rohingya Etni menolak pemulangan karena kondisi negara bagian Rakhine yang masih bergejolak. REUTERS/Rafiqur Rahman
Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

Komisioner tinggi HAM PBB menyatakan keprihatinan terhadap situasi yang dihadapi etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.