Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Porsi Anggaran Pendidikan Ditambah, Kemendikbudristek: Supaya Bisa Bantu Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com
Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, mengatakan, pihaknya kini sedang melakukan diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan membahas tata kelola 20 persen anggaran pendidikan. Tujuan diskusi itu mengupayakan porsi anggaran pendidikan untuk Kemendikbudristek bertambah. 

"Kami selama ini mengelola 15 persen anggaran pendidikan. Kami berharap porsi Kemendikbudrisrek bisa ditambah," kata Abdul Haris, Sabtu 15 Juni 2024.

Diskusi itu di antaranya dilakukan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kantor Staf Presiden. Ia berharap, porsi anggaran pendidikan untuk Kementerian pendidikan bisa bertambah untuk meningkatkan bantuan biaya operasional ke perguruan tinggi. "Supaya bisa meningkatkan atau membantu biaya operasional perguruan tinggi," kata Abdul Haris.

Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN. Namun, tidak semua anggaran itu dikelola oleh Kemendikbudristek. Anggaran itu juga digunakan oleh Kemenag dan Kementerian/Lembaga lain. 

Anggaran pendidikan sebesar Rp 655 triliun pada 2024. Alokasi anggaran pendidikan 2024 tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN 2024. Kemendikbudristek mengelola Rp 98,9 triliun atau sekitar 14,9 persen. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Transfer ke Daerah yakni Rp 346,56 triliun atau 52,1 persen. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sisanya dibagi ke Kementerian Agama Rp 62,305 triliun (9 persen), kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 32,859 triliun (5 persen), pengeluaran pembiayaan (termasuk dana abadi) Rp 77 triliun (12 persen), dan anggaran pendidikan pada belanja non-K/L Rp 47,313 triliun (7 persen).

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, adanya ketimpangan anggaran pendidikan antara Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTKL mendapatkan dana lebih besar ketimbang PTN.

PTKL mendapat dana Rp 32,859 triliun, sedangkan anggaran untuk PTN hanya dialokasikan Rp 7 triliun. Dengan jumlah Rp 7 triuliun itu mesti dibagi untuk lebih dari 100 kampus negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Pilihan Editor: ITB Bakal Menolak Peserta Seleksi Mandiri yang Sudah Lolos SNBT 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penghapusan Jurusan di SMA, Kemendikbudristek Beri Waktu Transisi 3 Tahun bagi Sekolah yang Terapkan Kurikulum Lama

30 menit lalu

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbud RI, saat menyampaikan sambutannya dalam agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Penghapusan Jurusan di SMA, Kemendikbudristek Beri Waktu Transisi 3 Tahun bagi Sekolah yang Terapkan Kurikulum Lama

Kemendikbudristek memberikan waktu persiapan transisi selama 2 sampai 3 tahun kepada SMA yang belum terapkan Kurikulum Merdeka


Top 3 Tekno: Oppo Reno 12, Kontak WhatsApp, dan SK CPNS Dosen dari Kemendikbudristek

3 jam lalu

Smartphone Oppo Reno 12 Series dipastikan meluncur di pasar Indonesia, Rabu, 31 Juli 2024 mendatang. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Top 3 Tekno: Oppo Reno 12, Kontak WhatsApp, dan SK CPNS Dosen dari Kemendikbudristek

Kemendikbudristek yang menerbitkan SK pengangkatan CPNS dosen hasil seleksi 2023 masuk dalam Top 3 Tekno, Jumat, 19 Juli 2024.


Kemendikbudristek Sudah Mulai Terbitkan SK Ribuan CPNS Dosen PTN

10 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Lukman (baju merah) menandatangani berita acara aksi dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Sudah Mulai Terbitkan SK Ribuan CPNS Dosen PTN

Penerbitan dan distribusi ribuan SK CPNS untuk dosen CPNS seleksi 2023 setelah aspirasi diviralkan Kiky Saputri?


Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

1 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Penghapusan jurusan Bahasa, IPA, dan IPS ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.


Kelompok Mahasiswa Unpad Olah Kulit Jengkol Jadi Sabun Organik

2 hari lalu

Sabun
Kelompok Mahasiswa Unpad Olah Kulit Jengkol Jadi Sabun Organik

Produk sabun organik dari kulit jengkol merupakan implementasi dari Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan Unpad.


KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

KIKA berharap Kemendikbudristek dapat menyelesaikan problem pengangkatan guru besar bermasalah, termasuk melibatkan tokoh politik dan kekuasaannya.


Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

3 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyoroti soal karut marut PPDB di beberapa daerah. Kemendikbudristek diminta buat aturan yang jelas.


Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

3 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik meminta pemerintah segera mencabut gelar guru besar yang terbukti menggunakan cara curang.


Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

4 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

Kemendikbudristek telah turun untuk investigasi dugaan rekayasa persyaratan menjadi guru besar oleh sebelas dosen ULM.


Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

6 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Anggota Komisi X DPR RI dan Jajaran FISIPOL Universitas Wahid Hasyim, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

Meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh proses dan konsistensi.