Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Catatan Ketua MPR RI : Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

image-gnews
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Iklan

INFO NASIONAL – Masyarakat hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif.

Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya pisau hukum Indonesia begitu nyata akhir-akhir ini, ketika masyarakat disuguhi atau harus menyaksikan adanya institusi penegak hukum menunjukan rivalitas mereka di ruang publik dengan aksi-aksi nyata yang sangat mengecewakan dan memprihatinkan. Lebih dari itu, buramnya wajah hukum negara-bangsa ini pun sempat diselingi dengan tindakan penerapan hukum yang hanya sesuai dengan kacamata hukum dan interprestasinya saja. 

Publik melihat dan tahu bahwa korupsi makin marak. Namun, hanya satu-dua kasus korupsi yang direspons dengan penuh kesungguhan oleh sistem hukum. Sebaliknya, sejumlah kasus korupsi lainnya ditanggapi dengan perilaku minimalis oleh sistem yang sama. Wajar jika banyak komunitas menilai adanya tebang pilih oleh pelaksana sistem hukum dalam merespons beberapa kasus yang menjadi sorotan publik. 

Destruksi penegakan hukum pun bahkan tak jarang dilakukan oleh oknum. Misalnya, merekayasa konstruksi kasus dengan menjadikan orang tak bersalah sebagai pelaku dan menjadikannya tersangka. Masyarakat terus disuguhi cerita tentang rekayasa pelaku pembunuhan.

Pada level akar rumput, tindak pidana yang menargetkan warga pun begitu marak. Dari maraknya kasus begal di jalan, parkir liar dan pungutan liar (Pungli), teror dan intimidasi terhadap ribuan nasabah pijaman daring atau Pinjol (pinjaman online). Hampir setiap hari ada saja warga di berbagai kota menjadi korban begal. Warga dari berbagai komunintas terus menjadi korban pungutan liar, misalnya komunitas pedagang kaki lima, komunitas angkutan umum hingga komunitas supir truk angkutan barang.

Tak tahan menerima ketidakadikan perlakuan dari oknum petugas di jalan raya, Jumat siang, 14 Juni 2024 lalu,  ratusan supir angkutan barang yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Terbentang pesan dari komunitas supir yang sangat menyayat hati; “Uang Rokokmu adalah Uang Makan Bagiku dan Keluargaku”.

Nasabah Pinjol yang menjadi korban teror dan intimidasi debt collector menjadi bukti lain tentang komunitas yang tak terlindungi oleh sistem hukum. Jumlah kasusnya tidak sedikit. Sebuah laporan pernah mencatat, ada 39.866 pengaduan korban pinjol illegal selama periode Januari 2022 – januari 2024. Pada awal 2023 misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa korban Pinjol paling banyak adalah komunitas guru (42 persen), korban pemutusan hubungan kerja (21 persen), ibu rumah tangga 18 persen, karyawan 9 persen. Korban lainnya adalah komunitas pedagang, pelajar, hingga pengemudi ojek online.

Seorang pakar perencana keuangan bahkan mengungkap bahwa sebagian dari komunitas milenial dan Gen-Z pun terjerat Pinjol dan investasi bodong. OJK pun mencatat, sekitar 30 persen sampai 40 persen korban investasi bodong adalah milenial dan Gen-Z. Fakta ini menjadi bukti lain yang menjelaskan bahwa sistem hukum belum mampu melindungi para nasabah Pinjol ketika debt collector menerapkan teror dan intimidasi saat mengajukan tagihan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari ragam fakta permasalahan yang menyelimuti hidup keseharian masyarakat itu, setidaknya bisa dimunculkan dua kesimpulan; sistem hukumnya belum bekerja dengan efektif atau, sistem hukumnya sudah bekerja tetapi pisau penegakan hukumnya yang tumpul atau ditumpulkan. Dua kesimpulan ini patut dihadapkan pada persepsi publik tentang derajat ketertiban umum akhir-akhir ini. Dari persepsi publik, catatan yang mengemuka adalah kecewa, sarat keluh kesah, hingga merasa tidak terlindungi. Seakan tak berdaya, masyarakat hanya bisa prihatin ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum.

Rasa keadilan publik yang terusik itu sudah seharusnya ditanggapi dengan penuh kebijaksanaan oleh semua perangkat negara, utamanya institusi-institusi yang diberi kuasa menegakan hukum. Sistem hukum negara sudah pasti baik. Sistem hukum itu menaungi ragam peraturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati untuk menata ragam aspek kehidupan masyarakat demi tujuan kebaikan bersama. Tujuan baik itu akan terwujud kalau semua peraturan dan ketentuan dalam sistem hukum itu dipatuhi, dilaksanakan dan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan dimaksud.

Kriminalitas dan bentuk pelanggaran hukum lainnya akan selalu ada dalam dinamika kehidupan bersama. Tetapi, oleh sistem hukum yang bekerja dengan baik dan efektif akan mampu meminimalisir kriminalitas dan ragam pelanggaran hukum lainnya. Kemampuan sistem hukum meminimalisir kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya sangat ditentukan oleh kinerja institusi penegak hukum. Dan, kinerja institusi penegak hukum ditentukan oleh kepatuhan dan  ketaatan pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Institusi penegak hukum Ibarat pisau yang harus selalu tajam, baik ke bawah maupun tajam ke atas.

Pisau penegakan hukum sekali-kali tidak boleh tumpul atau ditumpulkan. Ketajaman pisau penegakan hukum sejatinya amat sangat dibutuhkan demi terjaganya ketertiban umum atau kebaikan bersama. Sekali saja pisau penegakan hukum tumpul atau ditumpulkan, buahnya adalah kekacauan dan kerusakan. Pengingkaran terhadap sistem hukum oleh penegak hukum pada gilirannya akan merusak norma-norma sosial.

Ketika norma-norma sosial rusak dan kacau, dia menggambarkan derajat peradaban komunitas itu. Maka, sistem hukum harus dimampukan untuk bekerja memulihkan ketertiban umum. Jangan biarkan pisau hukum Indonesia tumpul atau ditumpulkan.(*)

*Penulis : Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apkasi Otonomi Expo, Stan Kabupaten Trenggalek Raih Penghargaan Inspiratif

1 jam lalu

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin (duduk tengah) saat mengunjungi stan Kabupaten Trenggalek di Apkasi Otonomi Expo 2024. Dok.Pemkab Trenggalek
Apkasi Otonomi Expo, Stan Kabupaten Trenggalek Raih Penghargaan Inspiratif

Stan atau booth Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan untuk Stan Terbaik Apkasi Otonomi Expo 2024 Kategori Inspiratif.


Mengapa BPOM Tepat Mengeluarkan Regulasi Palabelan BPA

2 jam lalu

Ilustrasi - Air minum kemasan galon isi ulang
Mengapa BPOM Tepat Mengeluarkan Regulasi Palabelan BPA

Profesor Junaidi membeberkan berbagai penelitian yang menunjukkan dampak BPA pada kesehatan manusia.


Ini Rahasia Mazda CX-60, Berani Lawan SUV Premium Eropa

2 jam lalu

Mazda CX-60 . Dok Mazda.
Ini Rahasia Mazda CX-60, Berani Lawan SUV Premium Eropa

Mazda akan memajang jajaran lengkap model SUV di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.


Masyarakat Padangsidimpuan Dukung Nikson Jadi Gubernur Sumut

3 jam lalu

Calon Gubernur Sumatra Utara, Nikson Nababan bersalaman dengan warga Padangsidimpuan, yang hadir menyambut, Jumat 12 Juli 2024. DOK. Pemiab Tapanuli Utara.
Masyarakat Padangsidimpuan Dukung Nikson Jadi Gubernur Sumut

Kehadiran Nikson di Padangsidimpuan untuk meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat.


BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM

4 jam lalu

Pedagang sayuran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan layanan keliling dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. DOK. BRI.
BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM

BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi.


Trenggalek Juara 1 Video Kreatif di Apkasi Otonomi Expo 2024

5 jam lalu

Caption
Kepala Dinas Kominfo Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, mewakili Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menerima hadiah Juara 1 Lomba Video Kreatif di Apkasi Otonomi Expo 2024, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Afrilia
Trenggalek Juara 1 Video Kreatif di Apkasi Otonomi Expo 2024

Dalam seremoni penutupan tersebut diumumkan Kabupaten Trenggalek berhasil menjadi juara 1 lomba video kreatif yang digelar oleh Apkasi.


BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

6 jam lalu

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Noudy R.P. Tendean saat memimpin Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN di Aula BSKDN, Jumat, 12 Juli 2024. BSKDN Kemendagri tengah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dok. Kemendagri.
BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga memastikan setiap program dan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


Bupati Serang Resmi Menutup Apkasi Otonomi Expo 2024

18 jam lalu

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah secara resmi menutup pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) dan Apkasi Procurement Network Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta Jum`at, 12 Juli 2024.
Bupati Serang Resmi Menutup Apkasi Otonomi Expo 2024

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah secara resmi menutup pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) dan Apkasi Procurement Network Tahun 2024


Gernas BCL Ubah Sampah di Pesisir Pantura agar Bernilai Ekonomis

19 jam lalu

Bupati Indramayu Nina Agustina saat memberi sambutan di Gerakan Bersih Pantai dan Laut. di Kabupaten Indramayu
Gernas BCL Ubah Sampah di Pesisir Pantura agar Bernilai Ekonomis

Gernas BCL bisa mendorong ekonomi sirkular untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah.


Jakarta Electric PLN Siap Bertanding di Grand Final Proliga 2024

19 jam lalu

Jakarta Electric PLN sukses menumbangkan Jakarta BIN dengan skor 3-0 pada putaran kedua babak final four PLN Mobile Proliga di Gedung Olahraga Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah Jumat 12 Juli 2024.
Jakarta Electric PLN Siap Bertanding di Grand Final Proliga 2024

Jakarta Electric PLN sukses menumbangkan Jakarta BIN dengan skor 3-0 pada putaran kedua babak final four PLN Mobile Proliga 2024.