Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gugat Permendikbud yang Jadi Dasar Kenaikan UKT, Mahasiswa Patungan Bayar Biaya Registrasi ke MA

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat menggelar aksi untuk menggugat Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat menggelar aksi untuk menggugat Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat yang terdiri dari sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus menggugat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke Mahkamah Agung atau MA. Gugatan itu diajukan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Penasehat hukum gerakan itu, Alif Fauzi Nurwidiastomo, mengatakan proses pengajuan permohonan ke MA oleh para mahasiswa dilakukan cukup lama. Alasannya, kata pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum itu, mahasiswa tak tahu jika menggugat ke MA perlu membayar biaya registrasi.

"Untuk panjer Rp 1 juta (biaya hak uji materiil) dan biaya pendapatan negara bukan pajak Rp 200 ribu. Itu cukup mahal untuk mahasiswa mencoba mencari keadilan di tengah mahalnya UKT (uang kuliah tunggal)," kata Alif ditemui Tempo di halaman Gedung MA, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.

Akhirnya, beberapa gabungan mahasiswa tersebut mengumpulkan dana kolektif untuk biaya registrasi. Alif menyebut biaya yang dibebankan itu sebagai biaya penanganan berkas jika nantinya gugatan tersebut kalah. "Mahasiswa cukup kaget karena enggak pegang tunai jadi kolektif mengumpulkan dana sesegera mungkin," ujarnya.

Permohonan gugatan, menurut Alif, sudah disetujui MA. Namun, pihaknya belum mendapatkan nomor registrasi perkara. Nomor registrasi diperkirakan keluar dalam sepekan ke depan. 

Alif mengatakan Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat menggugat agar Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 dibatalkan. Soalnya, aturan itu menjadi biang kerok dari kenaikan UKT yang terjadi di berbagai kampus. Aturan itu menjadi dasar kampus menaikan UKT hingga IPI atau uang gedung.

Jika aturan itu tak dicabut, dia khawatir tahun depan UKT naik sekalipun tahun ini dibatalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pembatalan kenaikan UKT itu dilakukan setelah muncul aksi demo mahasiswa di berbagai kampus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aliansi mahasiwa itu tak hanya mengajukan gugatan ke MA tapi juga menggelar aksi menolak kenaikan UKT di depan gedung MA. Dalam aksi itu, mereka menuntut sejumlah poin. Adapun 10 poin tuntutan untuk Kementerian Pendidikan yang diajukan oleh Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat yakni:

1. Cabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024.
2. Kembalikan rumus perhitungan uang kuliah tunggal (UKT) 
3. Tingkatkan sekurang-kurangnya dua kali lipat anggaran BOPTN dan BPPTNBH lalu alokasikan untuk memberi subsidi UKT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Wajibkan perguruan tinggi negeri menerapkan UKT golongan 1 Rp 0 dan UKT golongan 2 mulai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta pada mahasiswa yang kurang mampu atau 40 persen di luar mahasiswa penerima KIP (kartu Indonesia Pintar) dan beasiswa.
5. Kembalikan pungutan tunggal UKT dengan melarang penerapan IPI termasuk pungutan KKN, KKL, praktikum dan yudisium. 
6. Terapkan kebijakan tarif UKT regresif atau tarif yang mengalami penurunan nominal secara periodik sekurang-kurangnya 10 persen setiap tahun untuk diberlakukan ke semua PTN.
7. Terapkan indokator penempatan mahasiswa dalam golongan UKT secara nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga. 
8. Batalkan seluruh kerjasama pinjaman dana pendidikan atau student loan antara perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan.
9. Anggaran BOPTS pada perguruan tinggi swasta (PTS) yang bersifat nirlaba fokus dialokasikan untuk penurunan tarif kuliah mahasiswa kurang mampu.
10. Wajibkan perguruan tinggi untuk melibatkan civitas akademika (mahasiswa, dosen dan pekerja kampus) secara terbuka dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan kebijakan perguruan tinggi.

Alif mendesak pemerintah memenuhi tuntutan itu. Jika tidak, kata dia, mahasiswa akan menggelar aksi lebih besar lagi.  Adapun aksi itu terdiri dari gabungan mahasiswa dan lembaga seperti Ruang Juang, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Adkesma BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Konfederasi KASBI, dan Lembaga Pers Mahasiswa Nasional (SGBN).

Selanjutnya, FL2MI Wilayah D.I.Yogyakarta, Federqsi Pelajar Jakarta, Federasi Pelajar Bekasi, Solidaritas Pemoeda Rawamangun (Spora) Universitas Negeri Jakarta, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMASHI) Universitas Andalas, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Pemuda Baru Indonesia (Pembaru) Cabang Jakarta, Sahita Institute (Hints), Kaukus Indonesia Untuk Kebenasan Akademik (KIKA), dan  Marsinah.id.

Pilihan Editor: Anies Ungkap Alasan Kembali ke Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala HAM PBB Desak Dialog Setelah 75 Orang Tewas dalam Protes di Bangladesh

12 jam lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Kepala HAM PBB Desak Dialog Setelah 75 Orang Tewas dalam Protes di Bangladesh

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mendesak akuntabilitas dan dialog setelah adanya laporan kekerasan mematikan di Bangladesh


Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

13 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

Pemerintah Bangladesh pada Jumat memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes


Ketahui Syarat Khusus Pendaftaran Beasiswa LPDP

18 jam lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
Ketahui Syarat Khusus Pendaftaran Beasiswa LPDP

Selain syarat umum, peserta beasiswa LPDP juga harus memenuhi syarat-syarat khusus. Apa saja?


Ingin Daftar Beasiswa LPDP? Perhatikan 17 Syarat Umum Ini

18 jam lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
Ingin Daftar Beasiswa LPDP? Perhatikan 17 Syarat Umum Ini

Ini 17 syarat yang perlu dipenuhi untuk melakukan pendaftaran beasiswa LPDP.


Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Bangladesh Bertambah

2 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Bangladesh Bertambah

Setidaknya sudah 10 orang tewas dalam unjuk rasa mahasiswa yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian pada pekan ini.


Ditutup Hari Ini, Cek Syarat dan Cara Melengkapi Persyaratan Beasiswa Unggulan 2024

2 hari lalu

Bagi Anda yang sedang mencari beasiswa di luar negeri, maka harus tahu negara dengan pendidikan gratis. Berikut ini ulasannya. Foto: Canva
Ditutup Hari Ini, Cek Syarat dan Cara Melengkapi Persyaratan Beasiswa Unggulan 2024

Tahap melengkapi persyaratan pendaftaran Beasiswa Unggulan (BU) Masyarakat Berprestasi 2024 ditutup hari ini, simak syarat dan cara melengkapinya.


Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

2 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

Perdana Menteri Bangladesh meyakinkan akan membentuk komisi yudisial untuk menegakkan keadilan pada korban tewas unjuk rasa menentang sistem kuota


Unjuk Rasa mahasiswa, Seluruh Universitas di Bangladesh Tutup Sementara

3 hari lalu

Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak sistem quota memakan korban jiwa, seluruh universitas diminta tutup sementara demi keamanan pada 16 Juli 2024. Sumber: Reuters
Unjuk Rasa mahasiswa, Seluruh Universitas di Bangladesh Tutup Sementara

Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak sistem quota memakan korban jiwa, seluruh universitas diminta tutup sementara demi keamanan


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

3 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran.  Sumber: www.unud.ac.id
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Universitas Udayana program D3, D4, dan S1 jalur Mandiri 2024


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unesa 2024 Jenjang D4 dan S1

3 hari lalu

Kampus Universitas Negeri Surabaya. (ANTARA/HO-Humas Unesa)
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unesa 2024 Jenjang D4 dan S1

Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unesa gelombang 2 masih dibuka hingga Selasa, 23 Juli 2024. Cek rincian biaya kuliahnya.