Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

image-gnews
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan)  saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berhatihati soal istilah multifungsi TNI. Sebab, istilah itu tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang TNI.

Hasanuddin, mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tidak ada satu pun klausul yang menyatakan adanya multifungsi. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memaknainya. 

Apalagi, dalam Pasal 2 Undang-Undang TNI secara tegas disebutkan babwa jatidiri TNI adalah sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional.  

"Tidak ada menyebut tentara multifungsi," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 13 Juni 2024. 

Pun secara fungsi, politikus PDIP tersebut mengatakan, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang TNI disebutkan bahwa TNI memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalanlan tugasnya didasari kebijakan dan keputusan politik negara. 

Dia menegaskan diperlukan kehati-hatian dalam memaknai diksi multifungsi TNI. "Karena dalam pasal tersebut tidak ada narasi yang menguatkan TNI sebagai alat pertahanan negara multifungsi," ujar Hasanuddin. 

Bahkan jika didalami, Hasanuddin mengatakan, mungkin saja pelibatan TNI untuk beragam kebijakan politik dan negara bakal menghambat pengembangan jatidiri TNI sebagai tentara profesional dan alat negara di bidang pertahanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia berharap, apabila TNI mesti di tempatkan di kementerian atau lembaga yang memerlukan keahliannya, proses tersebut diiringi secar selektif dan sesuai rambu-rambu. "Sesuai kebutuhan. Ikuti rambu-rambu agar tidak berkembang menuju dwifungsi lagi," kata dia. 

Adapun pernyataan multifungsi TNI ini pertama kali dinyatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto setelah mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi bidang Pertahanan DPR. 

Panglima Agus mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan DPR. Sebab, menurut ia, fungsi militer saat ini sudah masuk ke ranah sipil.

"Tidak ada lagi dwifungsi, yang ada multifungsi," ujar Panglima Agus.

ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Siswa SMP 216 yang Bergurau Soal Palestina Dapat Sanksi Wajib Lapor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

22 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

Dalam pesannya, Prabowo mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia.


Respons LBH Medan Soal Pernyataan Panglima TNI di Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV

1 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak jurnalis Tribrata TV Rico Sempurna didampingi tim kuasa hukum melaporkan dugaan keterlibatan prajurit TNI ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, di kasus kematian ayah dan tiga anggota keluarganya. Laporan itu dibuat pada Jumat, 12 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Respons LBH Medan Soal Pernyataan Panglima TNI di Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV

LBH Medan merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal kasus kematian wartawan Tribrata TV di Karo.


TNI Ingin Rekrutmen Prajurit Siber Dilakukan dalam Waktu Dekat

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Ingin Rekrutmen Prajurit Siber Dilakukan dalam Waktu Dekat

Rencana pembukaan rekrutmen prajurit siber TNI ini menyusul terjadinya peretasan data BAIS.


Kapuspen Jelaskan Mekanisme Rekrutmen Prajurit Siber TNI

1 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Jelaskan Mekanisme Rekrutmen Prajurit Siber TNI

Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar membeberkan rencana mekanisme rekrutmen anggota satuan siber itu.


Daftar Hadir Rapat Paripurna DPR Cuma Ditandatangani 131 Orang

2 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Daftar Hadir Rapat Paripurna DPR Cuma Ditandatangani 131 Orang

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengungkap jumlah peserta rapat paripurna. Yang hadir langsung hanya 131 anggota dewan.


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Panglima TNI Pastikan Keamanan HUT RI di IKN dan Jakarta

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menikmati malam di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
Panglima TNI Pastikan Keamanan HUT RI di IKN dan Jakarta

Panglima TNI mengungkapkan persiapan peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.


TNI akan Buka Rekrutmen Khusus untuk Prajurit Satuan Siber

3 hari lalu

Panglima TNI Agus Subiyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
TNI akan Buka Rekrutmen Khusus untuk Prajurit Satuan Siber

Panglima TNI menyebut akan merekrut ahli teknologi informasi untuk bergabung di tim siber.


DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

3 hari lalu

KASAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak melintas dibelakang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

Komisi I dan TNI menyepakati soal kenaikan uang operasional untuk prajurit yang bertugas di wilayah konflik.


Panglima TNI Minta Masyarakat Berpikir Positif soal Prajurit yang Duduki Jabatan Sipil

3 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Minta Masyarakat Berpikir Positif soal Prajurit yang Duduki Jabatan Sipil

Panglima TNI merespons soal kritik atas Revisi UU TNI yang mempermasalahkan jabatan prajurit di jabatan sipil.