Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

image-gnews
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi TNI. Ia menilai, pernyataan tersebut berpotensi memicu terjadinya kegaduhan.

"Perlunya kehati-hatian dalam memaknai TNI sebagai kekuatan multifungsi," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Juni 2024.

Ia menyebut, istilah multifungsi TNI tidak ada dalam dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menyoroti dua pasal yang menegaskan tidak ada klausul multifungsi TNI.

Pertama, ialah di pasal 2 UU TNI yang secara tegas menyebutkan jati diri instansi ini sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. "Tidak ada menyebut tentara multifungsi," ujarnya.

Kedua, dalam pasal 5 UU TNI tidak menyebutkan narasi TNI sebagai alat pertahanan negara multi. "Artinya perlu kehati-hatian ketika multifungsi itu dimaknai sebagai pelibatan TNI yang semakin luas dalam menjalankan kebijakan negara," kata anggota dari Fraksi PDIP ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menilai, justru adanya pelibatan TNI di berbagai kebijakan bisa menghambat pengembangan jati diri TNI, baik sebagai tentara profesional maupun alat pertahanan negara.

Ia mengimbau agar nantinya penempatan prajurit TNI aktif di lembaga dan kementerian harus selektif, serta sesuai kebutuhan. "Harus ada rambu-rambunya untuk tidak berkembang menuju ke dwifungsi lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Agus Subiyanto menyatakan bahwa saat ini TNI dapat terlibat dalam segala hal. Namun, ia membantah kondisi itu disebut sebagai dwifungsi ABRI seperti di era orde baru. Karena itu, menurut dia, yang terjadi sekarang ini ialah multifungsi TNI.

Pilihan Editor: Siswa SMP 216 yang Bergurau Soal Palestina Dapat Sanksi Wajib Lapor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

8 jam lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

Kapendam Cendrawasih XVII Letkol Inf Candra Kurniawan menyebut situasi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Kamis, 18 Juli 2024.


Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

19 jam lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

TNI pastikan tak ada penambahan pasukan ihwal pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI dalam sebulan ke depan.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

1 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

1 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

TNI menanggapi pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos-pos militer RI di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah dalam sebulan ke depan.


Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

2 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

2 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

2 hari lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

2 hari lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi memiliki keinginan untuk ikut andil dalam mempersiapkan Indonesia emas 2045.
Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

Kemal Hendrayadi, masih ingin mengabdi pada negeri dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang.