Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Setuju Bahas Revisi UU TNI Selama untuk Penguatan

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR, Utut Adianto menyatakan partainya setuju untuk membahas wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Menurut Utut, PDIP bakal mendukung revisi tersebut selama bertujuan untuk penguatan TNI.

“Fraksi PDIP pasti menyambut yang sifatnya penguatan TNI. Karena kami memang dari awal sekali mendukung TNI yang kuat,” kata Utut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Juni 2024.

Utut menyampaikan beberapa poin yang disebut-sebut akan dibahas dalam revisi beleid tersebut. Di antaranya soal perubahan masa dinas dan usia pensiun bagi anggota TNI.

“Menyangkut yang pertama adalah soal usia, jadi bintara dan tamtama dari 53 (tahun) ke 58 (tahun). Perwira dari 58 (tahun) ke 60 (tahun) nah ini tentu dari pemikiran kami ini setuju,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu.

Namun, kata dia, pemerintah tetap harus memperhatikan konsekuensi perubahan tersebut terhadap keuangan negara. Sebabnya, kata dia, ada begitu banyak anggota aktif TNI saat ini. “Tetapi yang harus kita hitung juga keuangan kemampuan keuangan negara kita. Ini kan TNI AD sekitar 405 ribu (anggota), AL 70 ribu berarti 470 rb, AU 40 ribu berarti (total) 515 ribu,” ujar Utut.

Selain itu, Utut mengatakan wacana anggota TNI bisa menduduki jabatan di kementerian juga patut dipertimbangkan. “Kalau ditaruh di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan keamanan juga kan sangat oke,” kata Utut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, Utut berujar Fraksi PDIP akan mempelajari lebih lanjut kajian akademis dan draf revisi UU TNI. PDIP, kata Utut, juga masih menunggu surat presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke DPR untuk revisi beleid tersebut.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan sebelumnya khawatir adanya pasal karet dalam draf revisi UU TNI. Imparsial mengatakan revisi UU TNI bisa membangkitkan kembali dwifungsi ABRI setelah era Reformasi. Pintu masuk dwifungsi TNI ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) draf revisi UU TNI.

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan dalam pasal tersebut disebutkan bahwa prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan sipil di semua kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga prajurit TNI sesuai dengan kebijakan presiden. Padahal, dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Pilihan Editor: Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Peluang Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta, Sahroni: Politik Itu Sangat Dinamis

44 menit lalu

Ahmad Sharoni ketika menghadiri Pra-Kongres III yang diselenggarakan oleh Partai NasDem dengan tajuk Bidang Perempuan di Kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.Foto: Tempo/Fauzi Ibrahim
Respons Peluang Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta, Sahroni: Politik Itu Sangat Dinamis

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menanggapi merespons soal peluang koalisi PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta.


Begini Respons PDIP dan KIM Usai Nama Ahok dan Ridwan Kamil Disebut Jadi Pesaing Kuat Anies

1 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri acara tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Harlah ke-26 PKB tersebut mengangkat tema Menang Pilkada Menangkan Rakyat. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Begini Respons PDIP dan KIM Usai Nama Ahok dan Ridwan Kamil Disebut Jadi Pesaing Kuat Anies

PDIP masih mempertimbangkan sejumlah nama, di antaranya Ahok. Adapun Golkar masih membahas bersama koalisi.


Nama Ahok dan RK Buntuti Anies di Survei Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP dan Golkar

1 jam lalu

Anies Baswedan bersama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nama Ahok dan RK Buntuti Anies di Survei Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP dan Golkar

Meski nama Ahok muncul sebagai salah satu pesaing terkuat Anies dalam survei di Pilkada Jakarta, PDIP masih belum memutuskan calon yang akan diusung.


Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

3 jam lalu

Lima tersangka korupsi seleksi penerimaan PPPK guru honorer di Kabupaten Batubara menjadi tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan. Foto: Istimewa
Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan mantan Bupati Batubara Zahir merupakan tersangka keenam.


Pro - Kontra TNI Berbisnis, Bivitri Susanti: Langkah Mundur ke Zaman Sebelum Reformasi

4 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Pro - Kontra TNI Berbisnis, Bivitri Susanti: Langkah Mundur ke Zaman Sebelum Reformasi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengkritik lemahnya pemerintah sebagai otoritas sipil dalam mengawasi anggota TNI berbisnis.


Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

5 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti potensi dampak negatif dari RUU TNI dan Polri terhadap profesionalisme dan netralitas TNI - Polri. Ini selengkapnya


Respons Moeldoko dan Maruli Simanjuntak Soal TNI Boleh Berbisnis, KSAD: Dua Tiga Jam Ngojek kan Lumayan

5 jam lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Respons Moeldoko dan Maruli Simanjuntak Soal TNI Boleh Berbisnis, KSAD: Dua Tiga Jam Ngojek kan Lumayan

Revisi terhadap UU TNI kini mengizinkan prajurit TNI berbisnis. Berikut respons KSAD Maruli Simanjutak hingga KSP yang juga eks Panglima TNI Moeldoko.


KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

5 jam lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang dalam kasus Harun Masiku.


PKS Tak Khawatir jika PKB dan PDIP Bentuk Poros Ketiga di Pilgub Jakarta

6 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Tak Khawatir jika PKB dan PDIP Bentuk Poros Ketiga di Pilgub Jakarta

PKS tidak mengkhawatirkan kerja sama politik yang dijalin antara PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta.


Chico Ungkap Alasan PDIP Berpeluang Usung Risma-Marzuki di Pilgub Jatim

7 jam lalu

Foto Kombinasi Tri Rismaharini dan KH Marzuki Mustamar. Kemensos/Antaranews
Chico Ungkap Alasan PDIP Berpeluang Usung Risma-Marzuki di Pilgub Jatim

PDIP sedang menjajaki koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung duet Risma dan Marzuki di Pilgub Jawa Timur