Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ormas Keagamaan yang Tegas Tolak Konsesi Izin Tambang: PGI, KWI, HKBP, dan NWDI

image-gnews
Sejumlah
Sejumlah "Heavy Dump Truck" membawa muatan batu bara di kawasan tambang airlaya milik PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa, 16 November 2021. KTT Iklim COP26 di Glasgow akhirnya membuahkan draf (rancangan) kesepakatan ketiga terkait penghapusan batu bara secara bertahap dan mengakhiri subsidi untuk bahan bakar fosil. ANTARA/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kebijakan ini menuai beragam reaksi. Ada ormas yang menerima, namun banyak juga yang menolak. Berikut deretan ormas keagamaan yang tegas menolak izin tambang dari pemerintah.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), melalui perwakilannya Kardinal Suharyo, menyatakan tidak akan mengajukan izin usaha pertambangan batubara. KWI menilai bahwa pengelolaan tambang batubara bukan ranah mereka dan fokus mereka adalah pada pelayanan umat.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," kata Kardinal Suharyo usai bersilaturahmi di Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan oleh Jokowi adalah bentuk komitmen untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan alam. Kebijakan ini juga menunjukkan penghargaan kepada ormas yang telah berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Namun, Gomar mengingatkan bahwa mengelola tambang tidak mudah. Ormas keagamaan memiliki keterbatasan, sedangkan dunia tambang sangat kompleks. Ia mewanti-wanti agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas utamanya dalam membina umat dan tidak terjebak dalam mekanisme pasar. Yang paling penting, ormas keagamaan tidak boleh tersandera oleh kepentingan yang dapat melemahkan daya kritis dan suara profetik mereka.

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

Ormas keagamaan lainnya yang menolak IUP adalah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Ephorus HKBP, Pendeta Robinson Butarbutar menjelaskan bahwa keputusan HKBP untuk menolak keterlibatan dalam izin tambang itu didasarkan pada Konfesi HKBP tahun 1996.

“Kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang,” kata Ephorus dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 8 Juni 2024.

Robinson menyebut Konfesi HKBP tahun 1996 menetapkan bahwa HKBP memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dari eksploitasi manusia atas nama pembangunan. Eksploitasi sumber daya alam, menurut Robinson, telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang tidak terkendali.

Ia juga mengutip sejumlah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab manusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dengan ini: Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat, dan sejahtera (Mazmur 8:4-10). Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara (Ulangan 5:20;19-30),” bunyi beberapa ayat yang dikutip Robinson.

Selain menolak terlibat dalam aktivitas tambang, HKBP juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas para penambang yang melanggar aturan lingkungan. Mereka menegaskan bahwa setiap penambangan harus dilakukan dengan mematuhi regulasi yang bertujuan melindungi lingkungan dari kerusakan.

Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI)

Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI) tidak akan mendaftar untuk Izin Usaha Pertambangan setelah pemerintah memperbolehkan ormas keagamaan mengelola usaha tambang. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, mengatakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan memang bertujuan baik, yakni agar ormas keagamaan dilibatkan dalam proses pembangunan.

“Untuk Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah sendiri belum ada rencana untuk mendaftar terkait dengan izin pengelolaan pertambangan,” kata TGB dalam pesan suara kepada Tempo, Ahad, 9 Juni 2024.

TGB merasa NWDI tidak memiliki kemampuan dan manajemen untuk mengurus usaha pertambangan di Indonesia. Di samping itu, pertimbangan lain NWDI menolak karena maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat untuk kemaslahatan umat) meminta agar manusia juga menjaga lingkungan dari kerusakan.

“Pengelolaan lingkungan itu menjadi bagian dari tujuan utama syariat. Artinya agama itu sangat ‘concern’ kepada pemeliharaan lingkungan,” ujar TGB.

TGB menilai saat ini masih banyak masalah dalam pertambangan tanah air. Dalam beberapa hari terakhir, NWDI telah mengkaji untuk melihat pertambangan mana yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Namun, NWDI tidak menemukan wilayah pascapertambangan yang lingkungannya pulih kembali. Sehingga hal ini menjadi perhatian NWDI untuk tidak menerima tawaran IUP.

“Yang kami lihat justru pascapertambangan itu daerah-daerah yang kaya dengan tambang tersebut, kemudian menjadi daerah yang bermasalah dengan lingkungan. Artinya degradasi lingkungannya luar biasa dan ekosistem kehidupan juga sangat terganggu,” ujar TGB.

HATTA MUARABAGJA  | MYESHA FATINA RACHMAN I SAPTO YUNUS I DEVY ARNIS | MICHELLE GABRIELA |  BAGUS PRIBADI | HENDRIK KHOIRUL 

Pilihan Editor: HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sapi Kurban Jokowi di Masjid Istiqlal Jenis Simental, Beratnya 1,19 Ton

7 menit lalu

Sapi kurban jenis simental dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disembelih saat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Sapi Kurban Jokowi di Masjid Istiqlal Jenis Simental, Beratnya 1,19 Ton

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama menitipkan sapi kurban di Masjid Istiqlal


Politikus PSI Raja Juli Antoni Klaim Tak Tahu Jokowi Bahas Ridwan-Kaesang bersama Ketum Partai KIM

46 menit lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Politikus PSI Raja Juli Antoni Klaim Tak Tahu Jokowi Bahas Ridwan-Kaesang bersama Ketum Partai KIM

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni tak banyak bicara soal pertemuan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Jokowi.


Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

2 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan di IKN. Pak Ma'ruf dan Mas Gibran ada di Istana Merdeka."


Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

4 jam lalu

Presiden Jokowi dan dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah jalan-jalan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

Pada Sabtu siang hari ini, 15 Juni 2024, Jokowi mengajak dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah berjalan-jalan ke Mal Solo Paragon.


Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

5 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan presiden untuk memberantas judi online.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

5 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

6 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

6 jam lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

Selain kedua keponakannya di Pertamina, ada ipar Jokowi yang juga punya kedudukan mentereng BNI. Apa jabatannya?


Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN Nusantara mengklaim UEA dan Cina siap berinvestasi di sektor energi dan perumahan IKN.


Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online Dipimpin oleh Menkopolhukam

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online Dipimpin oleh Menkopolhukam

Jokowi menetapkan satgas judi online melalui surat keputusan presiden atau Keppres Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken pada Jumat, 14 Juni 2024.