Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia Masih Tertahan, BP2MI Minta Kebijakan Ini

Reporter

image-gnews
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam acara diskusi publik
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam acara diskusi publik "Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia", di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis pagi, 6 April 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, perlu kebijakan khusus untuk menyelesaikan persoalan barang kiriman para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini, Senin, 10 Juni 2024, Benny menjelaskan, mayoritas barang milik PMI diketahui masih tertahan dari hasil inspeksi mendadak pada empat gudang di Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

"Ini hanya masalah, yang dibutuhkan goodwill negara sebetulnya. Kalau menunggu (PMI) unprosedural atau ilegal yang sekarang ada di luar negeri mendaftarkan diri ke sistem yang dimiliki perwakilan Republik Indonesia, itu sulit," ujar Benny saat ditemui usai acara pelepasan penempatan PMI ke Korsel yang diadakan di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Dia menjelaskan, pendaftaran itu harus dilakukan karena setelah melakukan pencocokan 60.000 data Bea Cukai dengan data BP2MI untuk memastikan barang-barang tersebut milik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penempatan resmi, hanya terdapat sekitar 14 ribu yang terverifikasi ditempatkan secara resmi.

"Berarti selisihnya, kurang lebih 46 ribu yang diyakini PMI unprosedural. Ternyata Bea Cukai meminta approval Kemlu (Kementerian Luar Negeri) yang memastikan bahwa mereka PMI unprosedural. Ini kan aneh, kalau PMI unprosedural bagaimana Kemlu punya data," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait hal itu, dia mengatakan, Wantimpres berencana mengundang pihak-pihak terkait penerapan aturan barang impor itu mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan pihak BP2MI.

Sebelumnya terdapat penahanan barang-barang PMI yang dikirim dan masuk ke Indonesia saat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Aturan tersebut mengalami revisi terkait barang milik PMI. Dengan ketentuan saat ini yaitu besaran relaksasi pajak untuk per tahunnya yakni 1.500 dolar AS bagi PMI prosedural dan 500 dolar AS bagi PMI non-prosedural sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pilihan Editor: Bahlil Sebut Tak Mau Paksa Ormas Keagamaan yang Tolak Izin Usaha Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Grebek Rumah Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Batam

7 menit lalu

Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia mendengarkan pengarahan dari petugas di Terminal Penumpang Pelabuhan Pelindo Dumai, Riau, Sabtu, 15 Juni 2024. Sebanyak 128 PMI dengan satu orang di antaranya wanita hamil dan seorang anak dideportasi dari Malaysia ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai dan selanjutnya menjalani pendataan di Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di daerah itu sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. ANTARA/Aswaddy Hamid
Polisi Grebek Rumah Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Batam

Sebanyak 8 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang hendak bekerja ke Malaysia diamankan dari rumah penampungan di Sambau, Kecamatan Nongsa.


BP2MI Sebut Banyak Pekerja Migran jadi Korban Sindikat Perdagangan Orang, Namun Negara Abai

7 jam lalu

Tangkapan layar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers terkait peristiwa tenggelamnya kapal PMI Indonesia di Korsel, diikuti dari Jakarta, Minggu (10/3/2024) (ANTARA).
BP2MI Sebut Banyak Pekerja Migran jadi Korban Sindikat Perdagangan Orang, Namun Negara Abai

Pekerja migran rentan jadi korban perdagangan orang, 80 persen korban adalah pekerja perempuan


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

1 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Ganjar Minta Revisi UU Wantimpres Dikaji Lebih Dalam: Ini Seperti Era Orde Baru atau Tidak?

1 hari lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar Minta Revisi UU Wantimpres Dikaji Lebih Dalam: Ini Seperti Era Orde Baru atau Tidak?

Menurut Ganjar, wacana Wantimpres menjadi DPA perlu kajian lebih dalam.


Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

2 hari lalu

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas.
Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

Puan Maharani mengingatkan agar pembahasan revisi RUU Wantimpres tidak melanggar peraturan perundang-undangan.


DPR Usulkan Bentuk Dewan Pertimbangan Agung Gantikan Wantimpres

2 hari lalu

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas.
DPR Usulkan Bentuk Dewan Pertimbangan Agung Gantikan Wantimpres

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas


Respons PDIP soal Peluang Megawati Jadi Anggota DPA

2 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons PDIP soal Peluang Megawati Jadi Anggota DPA

Puan Maharani dan Djarot Syaiful Hidayat menanggapi soal kemungkinan keanggotaan Megawati dalam DPA.