Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

image-gnews
Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024. Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi atau UU MK belum dibawa ke rapat paripurna. Alasannya adalah DPR masih fokus pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. 

Bambang, yang biasa dipanggil Bambang Pacul, menjelaskan bahwa pembahasan RAPBN penting mengingat kondisi global yang tidak menguntungkan saat ini, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam prosesnya.

"Apa yang penting di Republik ini adalah APBN atau rata-rata fokus di APBN," kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut Bambang, perhatian DPR terhadap RAPBN juga disebabkan oleh adanya transisi pemerintahan di Indonesia yang membutuhkan kesinambungan. Oleh karena itu, pembahasan RAPBN harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, situasi yang serupa terjadi di banyak negara.

Revisi UU MK: Bukan Agenda Mendesak

Ketua DPR, Puan Maharani, juga mengemukakan bahwa revisi UU MK belum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna karena tidak ada urgensi untuk terburu-buru jika tidak memberikan manfaat. Puan menambahkan bahwa revisi UU MK mungkin akan dibahas kembali setelah mendengarkan masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati rancangan RUU MK. Hadi menyebutkan bahwa pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU MK dalam Sidang Paripurna DPR RI.

“Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Mahkamah Konstitusi di Sidang Paripurna DPR-RI,” ujar Hadi dalam keterangan resminya pada Senin, 13 Mei 2024 usai mengikuti pembahasan UU MK di DPR yang berlangsung pada masa reses.

Pada saat itu, revisi aturan dikatakan sudah siap untuk dibawa ke rapat paripurna. Namun, hingga rapat paripurna yang diadakan pada Selasa, 4 Juni 2024, revisi UU MK belum juga dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II.

Selain itu, beberapa Anggota Komisi III DPR tidak mengetahui adanya rapat kerja untuk membahas revisi UU MK saat itu. "Maaf, tidak ada rapat. Besok baru dimulai pembukaan masa sidang," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, ketika dikonfirmasi pada Senin, 13 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan, melalui pesan tertulis. "Saya belum tahu," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP telah menyatakan akan menyampaikan nota keberatan jika revisi UU MK disahkan dalam Rapat Paripurna mendatang. Keberatan tersebut sesuai dengan sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Selain dilaksanakan tiba-tiba dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar,” kata Megawati di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat, 24 Mei 2024.

Apa yang Berubah dari RUU MK?

RUU Perubahan Keempat UU MK mengatur masa jabatan hakim konstitusi menjadi 10 tahun, yang dibagi dalam dua periode masing-masing 5 tahun. Untuk dapat melanjutkan jabatan pada periode kedua, hakim konstitusi harus mendapatkan persetujuan dari lembaga yang mengusulkannya. 

Persyaratan persetujuan dari lembaga pengusul ini menunjukkan bahwa posisi hakim konstitusi tidak independen. Ketentuan ini juga menyebabkan ketidakpastian mengenai masa jabatan hakim konstitusi.

MICHELLE GABRIELA  | SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan Editor: Puan Buka Peluang Revisi UU MK Dibahas Ulang Sebelum ke Paripurna DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Peluang Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta, Sahroni: Politik Itu Sangat Dinamis

11 menit lalu

Ahmad Sharoni ketika menghadiri Pra-Kongres III yang diselenggarakan oleh Partai NasDem dengan tajuk Bidang Perempuan di Kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.Foto: Tempo/Fauzi Ibrahim
Respons Peluang Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta, Sahroni: Politik Itu Sangat Dinamis

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menanggapi merespons soal peluang koalisi PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta.


Begini Respons PDIP dan KIM Usai Nama Ahok dan Ridwan Kamil Disebut Jadi Pesaing Kuat Anies

1 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri acara tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Harlah ke-26 PKB tersebut mengangkat tema Menang Pilkada Menangkan Rakyat. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Begini Respons PDIP dan KIM Usai Nama Ahok dan Ridwan Kamil Disebut Jadi Pesaing Kuat Anies

PDIP masih mempertimbangkan sejumlah nama, di antaranya Ahok. Adapun Golkar masih membahas bersama koalisi.


Nama Ahok dan RK Buntuti Anies di Survei Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP dan Golkar

1 jam lalu

Anies Baswedan bersama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nama Ahok dan RK Buntuti Anies di Survei Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan PDIP dan Golkar

Meski nama Ahok muncul sebagai salah satu pesaing terkuat Anies dalam survei di Pilkada Jakarta, PDIP masih belum memutuskan calon yang akan diusung.


Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

2 jam lalu

Lima tersangka korupsi seleksi penerimaan PPPK guru honorer di Kabupaten Batubara menjadi tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan. Foto: Istimewa
Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan mantan Bupati Batubara Zahir merupakan tersangka keenam.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

5 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

5 jam lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Lima Orang ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku, Berikut Profilnya

KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang dalam kasus Harun Masiku.


PKS Tak Khawatir jika PKB dan PDIP Bentuk Poros Ketiga di Pilgub Jakarta

5 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Tak Khawatir jika PKB dan PDIP Bentuk Poros Ketiga di Pilgub Jakarta

PKS tidak mengkhawatirkan kerja sama politik yang dijalin antara PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

5 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Chico Ungkap Alasan PDIP Berpeluang Usung Risma-Marzuki di Pilgub Jatim

6 jam lalu

Foto Kombinasi Tri Rismaharini dan KH Marzuki Mustamar. Kemensos/Antaranews
Chico Ungkap Alasan PDIP Berpeluang Usung Risma-Marzuki di Pilgub Jatim

PDIP sedang menjajaki koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung duet Risma dan Marzuki di Pilgub Jawa Timur


PDIP-PKB Yakin Menang Lawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, Singgung Perolehan Suara dan Elektabilitas

6 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP-PKB Yakin Menang Lawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, Singgung Perolehan Suara dan Elektabilitas

PDIP menjajaki koalisi dengan PKB untuk mengusung Risma dan Marzuki Mustamar dalam menghadapi duet Khofifah-Emil Dardak yang diusung koalisi besar.