Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fakta-fakta Pernyataan Prabowo Soal Tapera yang Tengah Ramai

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat menuai kritik dari berbagai kalangan pekerja dan organisasi pekerja swasta. Prabowo Subianto, Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 ikut angkat suara terkait polemik kebijakan Tapera saat ini. Ia mengatakan akan mencari solusi terkait Tapera.

"Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik," kata Prabowo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Prabowo tidak menyebutkan secara pasti solusi apa yang akan diajukan kepada rakyat untuk kedepannya. Ia juga belum menjawab apakah program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat tersebut benar-benar akan direalisasikan pada periode  2024-2029 mendatang.


Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono sudah mengkonfirmasi kemungkinan besar program tersebut akan diundur. Hal tersebut ia katakan setelah berunding dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.


“Kami dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust (kepercayaan), sehingga kami undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa harus tergesa-gesa,” katanya usai rapat kerja dengan Komisi V di DPR, Senayan, Kamis, 6 Juni 2024.

Perundingan tersebut atas dasar kerjasama antara Kementerian PUPR dan Kementerian keuangan yang sudah tertulis dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Ia juga akan mendengarkan usulan dari berbagai pihak yang meminta pelaksanaan Tapera diundur.


Kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya untuk diundur, menurut saya, akan kami (pertimbangkan),” ujarnya.


Pemerintah sebetulnya sudah memiliki program KPR bersubsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Hal tersebut juga yang membuat anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Irine Yusiana Roba mempertanyakan urgensi adanya Tapera. Ia juga mengatakan tidak menemukan data hitungan yang rinci terkait dengan kebutuhan perumahan bagi ASN dan pekerja swasta.

“Kalau pekerja swasta yang sudah menyicil KPR atau yang sudah memiliki warisan rumah, enggak butuh lagi perumahan, masak masih diwajibkan (Tapera)?” kata Irine.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga ikut mengomentari polemik Tapera. Ia menyebutkan akan ada aksi besar dari buruh jika Tapera tetap akan direalisasikan. Ia mengatakan beban potongan upah yang ditanggung oleh buruh sudah terlalu besar. Upah buruh sudah banyak dipotong mulai dari jaminan pensiun, jaminan kesehatan, PPh 21, hingga jaminan hari tua sehingga total potongannya bisa mencapai 12 persen.

"Bila ini (Tapera) tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas," kata Said saat berorasi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Kebijakan Tapera ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Kebijakan tersebut mengatur pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen yang nantinya akan dialokasikan menjadi tabungan mereka untuk sebuah rumah di masa yang akan datang.

Saat ini, Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal memimpin pengajuan gugatan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera jika aspirasi mereka dalam unjuk rasa ini tidak didengar. "Mungkin minggu depan judicial review terhadap PP Nomor 21 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung. Judicial review ini akan dilakukan oleh Partai Buruh dan KSPI, KSPSI, dan SPM, dan serikat buruh lainnya," kata Said Iqbal.

ADINDA ALYA IZDIHAR | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang Soal Trust

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Konflik Lahan PT ITCI Kartika Utama dan Warga di IKN, LBH Samarinda: Ada Dugaan Kriminalisasi

6 menit lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. TEMPO/Riri Rahayu
Konflik Lahan PT ITCI Kartika Utama dan Warga di IKN, LBH Samarinda: Ada Dugaan Kriminalisasi

PT ITCI Kartika Utama melaporkan belasan warga ke polisi karena konflik lahan di IKN. LBH Samarinda sebut ada dugaan upaya kriminalisasi.


Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

7 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

Zulhas yang partainya mendukung Prabowo di Pilpres 2024, menyebut ada peluang Anies Baswedan bisa menemui Prabowo.


Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

8 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Anis Matta, dan Erick Thohir di kediamannya. Para tokoh ini diketahui sebagai  pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Instagram/Prabowo
Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

Menurut Zulhas, pertemuan yang terjadi di kantor Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak membahas politik.


Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

8 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi sebagai pusat pemerintahan bila keppres pemindahan IKN diteken.


Jepang Ajak Indonesia Diskusikan Program Makan Gratis

21 jam lalu

Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato
Jepang Ajak Indonesia Diskusikan Program Makan Gratis

Pemerintah Jepang berencana mengundang Pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan program makan gratis


4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

23 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, partainya membuka peluang untuk mengusung Susi Pudjiastuti maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024.


Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

1 hari lalu

Suasana Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pukul 14:56 WIB pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 21 Juni 2024, dimulai dari dampak gangguan server PDN Kominfo.


Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

Keterangan tertulis Kementerian Pertahanan menyebut Prabowo menemui Jokowi seusai jam berkantor di kementerian.


Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

1 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?
Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 51 Triliun untuk mendukung program cetak sawah 1 juta hektar, program presiden terpilih Prabowo


Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara pada acara Tri Hita Karana-World Economic Forum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura di Denpasar, Bali, Indonesia, pada 19 Mei. 2024. (ANTARA/Prisca Triferna)
Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal anggaran program makan bergizi yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto.