Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

image-gnews
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh mengadakan aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera untuk pekerja  di di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Juni 2024. Dalam aksi yang melibatkan massa dari berbagai elemen itu, mereka turut menyuarakan beberapa isu penting. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan para buruh dan elemen masyarakat sipil akan menggelar unjuk rasa di setiap provinsi, jika pemerintah tidak menanggapi aspirasi mereka. 

“Ini aksi awalan, apabila pemerintah tak menanggapi aspirasi dari teman-teman buruh, akan dilanjutkan aksi yang meluas seluruh Indonesia, lebih dari 380 kabupaten,” kata Said Iqbal saat ditemui di tengah massa aksi Tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 

Aksi tersebut dipadati oleh kalangan buruh dari berbagai kawasan di Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tak hanya melakukan penolakan dengan unjuk rasa, Said Iqbal mengatakan Partai Buruh dan KSPI akan mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu dekat. 

Sebelumnya, Said Iqbal menyatakan setidaknya ada enam alasan PP Tapera ini mesti dicabut. Beberapa di antaranya, ia  menilai potongan gaji untuk iuran 3 persen dari upah buruh tak akan menjamin kalangan pekerja memiliki rumah.

Selain itu, PP Tapera ini disebut menunjukkan bahwa pemerintah lepas tanggung jawab untuk memberikan jaminan perumahan bagi masyarakat. Said Iqbal juga menuding PP Tapera ini justru membebani biaya hidup para buruh karena saat ini daya beli buruh yang turun hingga 30 persen dan upah minimum rendah, sehingga iuran Tapera hanya memperparah kondisi buruh.

Alih-alih menjamin kelas pekerja memiliki rumah melalui iuran, Said Iqbal menyebut, uang hasil pungutan itu berpotensi besar disalahgunakan atau dikorupsi. Disamping itu, sistem pencairan Tapera dinilai tidak jelas sekaligus rumit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Said Iqbal juga menyebut iuran Tapera ini lebih tepat ditujukan bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri yang tak ada pemutusan hubungan kerja. “Oleh karena itu, dana Tapera bagi buruh yang ter-PHK atau buruh informal akan mengakibatkan ketidakjelasan dan kerumitan dalam pencairan dan keberlanjutan dana Tapera,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis pada Rabu, 5 Juni 2024.

Dalam aksi unjuk rasa itu, para buruh tidak hanya berfokus untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Tapera tetapi juga mengangkat isu-isu penting yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia belakangan ini. 

Adapun isu-isu yang juga menjadi tuntutan para buruh dan masyarakat antara lain, Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, di mana biaya pendidikan yang mahal disebut menjadi alasan sulitnya anak-anak buruh untuk meraih pendidikan tinggi. Kemudian isu Tolak Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS BPJS Kesehatan, mereka menilai kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak. 

Selain itu, mereka dengan tegas menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja karena aturan yang dikatakan mendorong investasi itu justru merupakan simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi. Isu lainnya yang menjadi tuntutan mereka adalah Hapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM). Iqbal mengungkapkan, sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit.

NI MADE SUKMASARI  | ADIL AL HASAN | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Inggris Kembali Lanjutkan Pendanaan UNRWA

1 hari lalu

Anak laki-laki Palestina melihat keluar dari ruang kelas sekolah UNRWA, setelah serangan udara terhadap rumah tetangga sekolah di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 21 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Inggris Kembali Lanjutkan Pendanaan UNRWA

Pemerintahan Partai Buruh Inggris mengatakan UNRWA 'sangat penting' dalam bantuan kemanusiaan di Gaza, dan berkomitmen untuk menyediakan $27 juta.


Cara Login PCare BPJS Kesehatan Lewat HP yang Mudah

1 hari lalu

Cara Login PCare BPJS Kesehatan Lewat HP yang Mudah

Ketahui cara login PCare BPJS Kesehatan. Bisa lewat HP dengan mengunduh aplikasi PCare. Ini fitur dan manfaatnya.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

3 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran.  Sumber: www.unud.ac.id
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Universitas Udayana program D3, D4, dan S1 jalur Mandiri 2024


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unesa 2024 Jenjang D4 dan S1

3 hari lalu

Kampus Universitas Negeri Surabaya. (ANTARA/HO-Humas Unesa)
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unesa 2024 Jenjang D4 dan S1

Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unesa gelombang 2 masih dibuka hingga Selasa, 23 Juli 2024. Cek rincian biaya kuliahnya.


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

4 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unair 2024 Jenjang D3, D4, dan S1

4 hari lalu

Kampus Universitas Airlangga Surabaya. ANTARA/HO-Humas Unair.
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unair 2024 Jenjang D3, D4, dan S1

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Unair program D3, D4, dan S1 jalur mandiri 2024


Biaya Kuliah Jalur Mandiri UPI 2024, S1 Pendidikan Bahasa Capai Rp 24 Juta

4 hari lalu

ilustrasi Universitas Pendidikan Indonesia. ANTARA/Dian Hardiana/Andi Bagasela/Saras Krisvianti
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UPI 2024, S1 Pendidikan Bahasa Capai Rp 24 Juta

Rincian UKT dan IPI S1 UPI jalur seleksi mandiri pada 2024.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

4 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan


Hasil Seleksi Jalur Mandiri Unej Diumumkan Besok, Ini Biaya Kuliah Jenjang D3, D4, dan S1

5 hari lalu

Pelaksanaan Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru Universitas Jember 2023. Foto: Humas Universitas Jember
Hasil Seleksi Jalur Mandiri Unej Diumumkan Besok, Ini Biaya Kuliah Jenjang D3, D4, dan S1

Biaya kuliah bagi mahasiswa dari jalur Semmaba Unej pada 2024 ditetapkan dalam bentuk uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (


Unnes Tegaskan Tak Naikkan UKT Tahun Akademik 2024/2025

6 hari lalu

Ilustrasi Universitas Negeri Semarang (Unnes). unnes.ac.id
Unnes Tegaskan Tak Naikkan UKT Tahun Akademik 2024/2025

Unnes menegaskan tidak ada kenaikan biaya kuliah bagi mahasiswa diploma (D3) atau sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri tahun akademik 2045/2025.