Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, Apa Kata Jatam dan Walhi?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan itu mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan bisa mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Perubahan tersebut menuai kritik di berbagai kalangan, tak terkecuali organisasi lingkungan seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Jatam bahkan mendesak ormas keagamaan menolak konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Jatam menilai tambang belum tentu dapat mendorong kesejahteraan ormas keagamaan. “Pertambangan itu padat modal dan padat teknologi. Ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan, rakus tanah dan rakus air,” kata Jatam dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Jatam menganggap pengesahan peraturan lima bulan menjelang pilkada serentak 2024 memuluskan jalan ormas keagamaan untuk berbisnis tambang. Jatam menganggap hal ini sebagai otak-atik regulasi dan berpotensi menjadi utang sosial dan ekologis pemerintahan berikutnya.

Saat ini, jumlah izin tambang di Indonesia tercatat mencapai hampir delapan ribu, dengan luas konsesi mencapai lebih dari 10 juta hektare. “Dalam operasionalnya, tambang tak hanya melenyapkan ruang pangan dan air, serta berdampak pada terganggunya kesehatan, tetapi juga telah memicu kematian,” ujar JATAM.

Sementara itu, Walhi Sulawesi Selatan meminta seluruh ormas keagamaan tidak ikut dalam bisnis pertambangan sebagai upaya menghindari konflik sosial serta ikut berperan mencegah kerusakan lingkungan.

"Kami berharap sekali ormas Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan agama-agama lainnya turut menolak tawaran mengajukan IUP dan berbisnis tambang," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, Senin, 3 Juni 2024.

Menurut Amin, Walhi menilai upaya ini akan membenturkan antara masyarakat korban tambang dan ormas keagamaan yang sejatinya ikut melindungi serta memiliki andil mencegah kerusakan lingkungan dampak dari pertambangan.

Dia mengatakan amal usaha ormas keagamaan telah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, yaitu menjalankan usaha yang sejalan visi misi ormas sebagai pengayom masyarakat dalam hal pengembangan pendidikan, kesehatan, dan usaha di jasa lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amin menuturkan konflik lingkungan dampaknya mengorbankan petani, nelayan, masyarakat adat maupun perempuan oleh perusahaan tambang dengan berbagai pengalaman kasus. Jika ormas keagamaan ikut berbisnis tambang, diprediksi konflik tersebut bisa terjadi antara masyarakat dan ormas.

"Pemerintah sebaiknya tidak membenturkan antara masyarakat, organisasi lingkungan dan ormas keagamaan, sebab ini yang kami khawatirkan. Kami berharap ormas tidak berbisnis tambang dan bisnis ekstraktif lainnya," tutur Amin.

Walhi pun berharap Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PBNU (Nahdlatul Ulama), dan ketua-ketua ormas keagamaan lainnya ikut menyuarakan pernyataan menolak dengan tegas rencana tersebut.

"Demi keselamatan rakyat, dan generasi yang akan datang, serta untuk kelestarian lingkungan, saya mohon sebagai masyarakat sekaligus aktivis lingkungan hidup meminta organisasi NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas keagamaan lainnya ikut menolak pemberian konsesi tambang dan tidak berbisnis di sektor ekstraktif," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi keuntungan rakyat. Pria yang kerap disapa Gus Yahya itu menganggap konsesi tambang untuk ormas sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumberdaya-sumberdaya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” kata dia lewat pernyataan tertulis, 3 Mei 2024.

ANTARA | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Jokowi soal Ormas Agama Main Tambang: Persyaratannya Ketat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

2 hari lalu

Sejumlah petugas menggunakan eskavator melakukan  proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

Pulau sampah dinilai tidak akan berhasil mengatasi persoalan utama dari situasi darurat sampah di wilayah metropolitan Jakarta.


4 Pernyataan Publik Nahdlatul Ulama Soal 5 Kader Bertemu Presiden Israel

3 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
4 Pernyataan Publik Nahdlatul Ulama Soal 5 Kader Bertemu Presiden Israel

Nahdlatul Ulama akan memberi sanksi kepada salah satu kader yang bertemu dengan Presiden Israel


Sejarah Unusia, Kampus yang akan Gelar Sidang Etik Zainul Maarif karena Bertemu Presiden Israel

4 hari lalu

Gedung Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Dok. NU
Sejarah Unusia, Kampus yang akan Gelar Sidang Etik Zainul Maarif karena Bertemu Presiden Israel

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) akan menggelar sidang etik kepada salah satu dosennya, Zainul Maarif karena mengunjungi Presiden Israel


JATAM: Geothermal Rampas Ruang Hidup Warga, 7 Anak jadi Korban Jiwa

4 hari lalu

Aliansi Nasional Tolak Geothermal melakukan aksi di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Mereka menolak pengembangan proyek geothermal di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
JATAM: Geothermal Rampas Ruang Hidup Warga, 7 Anak jadi Korban Jiwa

proyek tambang panas bumi JATAM sebut proyek pengembangan geothermal di Gede Pangrango, Mandailing, hingga Flores merampas ruang hidup warga


Profil Unusia yang Siap Gelar Sidang Etik untuk Zainul Maarif Usai Menemui Presiden Israel

4 hari lalu

Gedung Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Dok. NU
Profil Unusia yang Siap Gelar Sidang Etik untuk Zainul Maarif Usai Menemui Presiden Israel

Unusia akan menggelar sidang etik untuk dosen Zainul Maari yang mengunjungi Presiden Israel. Ini profil Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia


Sosok Zainul Maarif, Dosen Unusia yang Turut Bertemu Presiden Israel Isaac Herzog

4 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Sosok Zainul Maarif, Dosen Unusia yang Turut Bertemu Presiden Israel Isaac Herzog

Zainul Maarif dosen dari Unusia yang akan jalani sidang etik karena satu dari lima warga NU mengunjungi presiden Israel Isaac Herzog.


Respons PKB soal Pertemuan Lima Kader NU dengan Presiden Israel

5 hari lalu

Lima orang tokoh muda Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
Respons PKB soal Pertemuan Lima Kader NU dengan Presiden Israel

PKB merespons pertemuan lima anggota NU dengan presiden Israel.


PBNU Buka Peluang Beri Sanksi Kader yang Temui Presiden Israel

5 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PBNU Buka Peluang Beri Sanksi Kader yang Temui Presiden Israel

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan sanksi itu akan diserahkan kepada lembaga NU yang menjadi tempat bernaung masing-masing kader.


Presiden Israel Bertemu 5 Warga NU, ini Profil Isaac Herzog

5 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Presiden Israel Bertemu 5 Warga NU, ini Profil Isaac Herzog

Lima warga NU atau nahdliyin bertemu Presiden Israel. Ini profil Isaac Herzog.


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

5 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.