TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, memilih bungkam ketika ditanya mengenai peretasan yang menimpa server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Insiden peretasan yang menggunakan ransomware itu menjadi topik utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada Senin, 1 Juli 2024.
Hinsa tampak terburu-buru memasuki mobil dinasnya usai menghadiri rapat tersebut. Para wartawan yang baru saja menghadiri konferensi pers berusaha mengejar Hinsa yang keluar di bawah pengawalan ketat. "Tadi Pak Menko sudah menyampaikan," ujar Hinsa singkat dengan kondisi tangan terhimpit karena menghindari kerumunan wartawan.
"Mengenai audit internal bagaimana itu Pak?," ujar seorang wartawan kepada Hinsa. "Pak Menko tadi sudah menginfokan," balas Hinsa.
Padahal rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tersebut sama sekali tak menyinggung soal audit internal terhadap insiden peretasan server PDNS.
Awak media terus melempar pertanyaan untuk menggali informasi perihal isi rapat koordinasi yang berlangsung tertutup tersebut.
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers meminta wartawan tidak mengajukan pertanyaan setelah dia menyampaikan beberapa poin ihwal rapat koordinasi atas serangan PDNS 2.
Keterangan singkat Hadi menjadi satu-satunya sumber resmi mengenai insiden peretasan yang menjadi perhatian luas. Peretasan PDNS 2 ini menambah deretan panjang kasus serupa yang menimpa berbagai lembaga pemerintahan.
Menurut Hadi, PDNS 2 akan pulih dan pemerintah mulai melaksanakan pelayanan secara aktif pada bulan Juli 2024. Hadi Tjahjanto mengatakan situs dingin (cold-site) di Batam akan ditingkatkan kemampuannya menjadi hot-site yang mampu memberikan layanan strategis.
"Jadi kalau kita ketahui ada DRC (Disaster Recovery Center) Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara auto-git, mampu memberikan pelayanan secara interaktif servis," ujar Hadi dalam konferensi pers.
Menurut Hadi, peningkatan kemampuan ini diharapkan dapat mengatasi gangguan seperti yang terjadi sebelumnya. Setiap tenant atau kementerian juga diwajibkan memiliki cadangan data. “Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back-up, yaitu di DRC atau hot-site yang ada di Batam,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah akan menggunakan cloud cadangan secara zonasi untuk menyimpan data-data umum, seperti statistik. “Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” kata Hadi.
Hadi juga menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber yang dilakukan oleh BSSN. Upaya ini mencakup monitoring oleh BSSN Ragunan terhadap pengaktifan Computer Security Incident Response Team.
Adapun rapat koordinasi yang dipimpin Hadi Tjahjanto ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinca Siburian. Selain itu, Direktur Utama PT Telkom, Ririek Adriansyah, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.30 WIB.
Sejak Kamis, 20 Juni 2024, PDN sementara yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi korban sindikat kejahatan siber. Namun, pemerintah baru mengakui peretasan tersebut pada hari Senin lalu. BSSN, yang bertanggung jawab atas keamanan PDN, mengonfirmasi bahwa serangan melibatkan varian ransomware LockBit 3.0—jenis yang mirip dengan yang mempengaruhi data pelanggan BSI. Ransomware, jenis perangkat lunak berbahaya, mengenkripsi sistem PDN yang kritis.
Para pelaku meminta tebusan besar: US$ 8 juta (sekitar Rp 131 miliar dengan kurs Rp 16.399 per dolar AS). Mereka mengancam akan melepaskan data yang terenkripsi hanya setelah pembayaran. Meskipun sudah seminggu sejak serangan siber terhadap PDN II, pemerintah baru berhasil mengembalikan data untuk lima dari 44 layanan yang terdampak.
ALPIN PULUNGAN
Pilihan editor: Hasto Ungkap Alasan PDIP Gandeng Gerindra dan PAN di Beberapa Daerah pada Pilkada 2024
