Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Warganet masih terus membincangkan wacana penggantian KTP elektronik atau masyarakat biasa menyebut e-KTP, seturut Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota negara.

Di TikTok, akun @Kaidhoo mempertanyakan kewajiban ini, karena menjadi beban untuk pemerintah maupun warganya. Di sisi pemerintah, kebutuhan delapan juta blangko e-KTP disinyalir bakal menggerus anggaran yang besar. 

Sedangkan akun @will.sarana mengkritik pemborosan waktu, karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Sebab itu, ia mengusulkan agar pemberlakuan e-KTP dengan blangko Daerah Khusus Jakarta (DKJ) hanya untuk pemohon baru.

Menjawab berbagai keresahan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, perubahan dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Maka implikasi terhadap hal ini adalah perlu dilakukan perubahan nama Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam dokumen kependudukan masyarakat DKI Jakarta,” kata Budi kepada Info Tempo secara tertulis pada Selasa, 4 Juni 2024.

Kendati demikian, masyarakat tidak perlu risau. Kebutuhan blangko untuk pergantian itu memang sangat besar. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Budi pernah mengungkapkan, kebutuhannya mencapai sepuluh juta blangko dengan anggaran sekitar Rp 67 miliar.

Solusinya, kata Budi, pergantian dokumen kependudukan, khususnya e-KTP, akan dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan pelayanan adminduk yang sedang dimohonkan oleh masyarakat. 

“Misalnya, ada penduduk yang sedang memohon cetak KTP karena rusak atau hilang, maka nanti dokumen KTP dan KK barunyanya akan langsung disesuaikan perubahan nama DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta,” tuturnya.

Lagipula proses ini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang perubahan DKI Jakarta menjadi DKJ Jakarta. “Kalaupun dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap kebutuhan blangko KTP elektronik untuk pergantian nomenklatur ini dapat dipenuhi seluruhnya, maka tidak menutup kemungkinan bisa saja pencetakan KTP elektronik dilakukan secara sekaligus,” ujar Budi.

Sedangkan untuk dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK), dapat diterbitkan dalam bentuk soft copy. “Masyarakat dapat mencetak sendiri di kertas HVS A4 80 gram sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Budi mengimbau masyarakat agar tak perlu risau, karena saat ini sedang masif penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP. Bahkan, jumlah perekaman IKD yang telah dilakukan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia dibandingkan Disdukcapil daerah lainnya, yaitu  18,88 persen dari jumlah penduduk wajib KTP. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Banyak sekali keuntungan yang didapat jika masyarakat telah beralih memanfaatkan IKD ini. Tidak ada lagi kejadian seperti KTP rusak atau hilang karena KTP sudah berbentuk digital,” tuturnya.

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, pergantian nomenklatur merupakan keniscayaan, mengingat status Jakarta yang baru. Walau begitu, permasalahan lebih mendesak saat ini adalah ketegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan pemilik e-KTP DKI Jakarta, namun bermukim di kota-kota lain seperti Bekasi, Depok, maupun Tangerang.

Penataan penduduk, tambah Yayat, merupakan unsur penting jika Jakarta ingin menjadi kota global. “Dari sekitar sebelas juta warga Jakarta, ada tiga juta yang tinggal di luar Jakarta. Artinya, yang tiga juta ini membebani fasilitas, membebani ekonomi, hingga pengeluaran pemerintah,” ungkapnya.

Ia memberi contoh, bantuan sosial yang digelontorkan Pemprov DKI dapat menguras anggaran akibat permasalahan ini. Belum lagi fasilitas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), dan sebagainya.

Pemprov DKI sedang bersiap menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri. Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta, untuk memulai program penertiban KTP warga Jakarta.

Menurut Budi, keberhasilan penertiban dokumen kependudukan dapat berdampak positif. Pertama, data kependudukan daerah semakin akurat. Kedua, perencanan program kegiatan semakin efektif. Ketiga, alokasi anggaran semakin efisien dan tepat sasaran

“Tentunya keberhasilan dari program ini juga sangat bergantung pada keterlibatan semua stakeholder, baik di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semua dukungan yang diberikan akan sangat berarti dalam keberhasilan pelaksanaan program ini,” bebernya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengharapkan, setiap warga diharapkan mematuhi aturan kependudukan yang berlaku di daerahnya. Ini termasuk kewajiban untuk mengurus dokumen pindah domisili bagi warga yang tinggal di luar Jakarta.

“Jadi, bagi masyarakat yang tidak lagi aktif KTP Jakarta-nya, saya kira itu suatu konsekuensi. Karena kan mereka sudah tinggal di luar Jakarta cukup lama, sehingga itu suatu konsekuensi yang harus diterima,” urai William.

Menanggapi hal ini, Yayat meminta agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan. “Kalaupun berlangsung setelah pilkada, ya silakan. Yang penting, kita tunggu ketegasan Pemprov DKI agar Jakarta semakin mantap menuju kota global,” pungkasnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

37 detik lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

21 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Anggota Komisi X DPR RI dan Jajaran FISIPOL Universitas Wahid Hasyim, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

Meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh proses dan konsistensi.


Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional

40 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberi sambutan secara daring pada Seminar Nasional Peringatan Hari Koperasi ke-77 yang diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Batam, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional

Gagasan semangat kebersamaan untuk membantu perekonomian rakyat, terutama golongan ekonomi lemah yang menjadi inti dari gerakan koperasi.


Pj Bupati Banyuasin: Apkasi Otonomi Expo Kesempatan untuk Promosi

48 menit lalu

Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, saat meninjau Stan Kabupaten Banyuasin di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2024 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center.
Pj Bupati Banyuasin: Apkasi Otonomi Expo Kesempatan untuk Promosi

Stan Banyuasin dikunjungi oleh Gibran Rakabuming Raka di hari pertama.


Bamsoet Ajak MBI Sosialisasikan Penggunaan SIM C1 dan C2

3 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan pengurus MBI Pusat, MBI Sukabumi, dan MBI Sumedang, di Jakarta, Jumat 12 Juli 2024.
Bamsoet Ajak MBI Sosialisasikan Penggunaan SIM C1 dan C2

Penggolongan SIM menjadi bukti kepedulian Polri untuk menempatkan keselamatan berkendara sebagai prioritas utama.


Kemenperin Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa

4 jam lalu

Kementerian Perindustrian menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri. Foto. TEMPO/Hariandi Hafid
Kemenperin Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.


YKMI Apresiasi Liga Arab yang Perkuat Agenda Boikot Produk Israel

4 jam lalu

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi kesepakatan Liga Arab upaya pemboikotan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel
YKMI Apresiasi Liga Arab yang Perkuat Agenda Boikot Produk Israel

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi kesepakatan Liga Arab yang menegaskan upaya pemboikotan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.


BNPT Akan Jadikan Kabupaten Bogor Sebagai Pilot Project Kabupaten Kebangsaan

4 jam lalu

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen. Pol. Rycko Amelza Dahniel, bertemu dengan Penjabat (Pj.) Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Kantor Bupati Bogor pada Jumat 12 Juli 2024. BNPT RI berencana menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot project program Kabupaten Kebangsaan. Dok. BNPT
BNPT Akan Jadikan Kabupaten Bogor Sebagai Pilot Project Kabupaten Kebangsaan

Program ini akan meningkatkan ketahanan keluarga dari keterpaparan ideologi kekerasan


Pertamina Raih Penghargaan BUMN dengan Belanja B2B Terbaik untuk UMKM pada 2023

4 jam lalu

SVP Procurement PT Pertamina (Persero) Hery Murahmanta menerima penghargaan Pertamina sebagai BUMN dengan belanja Business to Business (B2B) terbaik untuk UMKM 2023 pada kegiatan PaDi UMKM Pasar Digital UMKM Indonesia HYBRID EXPO 2024 & Conference yang diselenggarakan di Sarinah Thamrin, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Dok. Pertamina.
Pertamina Raih Penghargaan BUMN dengan Belanja B2B Terbaik untuk UMKM pada 2023

Penghargaan ini merupakan komitmen Pertamina sebagai penggerak ekonomi nasional dengan mendukung UMKM melalui PaDi.


Pemkot Bontang Menggelar Pelatihan Manajemen Kasus untuk Tenaga Pendidik

5 jam lalu

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah,  membuka kegiatan pelatihan manajemen kasus untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Satuan Pendidikan, di Gedung Auditorium 3D Kota Bontang, Rabu 10.Juli 2024. Dok. Pemkot Bontang.
Pemkot Bontang Menggelar Pelatihan Manajemen Kasus untuk Tenaga Pendidik

Pemkot Bontang terus berupaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.