TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan persiapan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sedikit lagi rampung. Kepala negara sudah mengecek langsung lokasi di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 5 Juni 2024.
“Persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan,” kata Jokowi usai meninjau sekitar lokasi pembangunan Istana Presiden di IKN, dikutip dari keterangan video.
Jokowi mengatakan dia sudah mengecek satu persatu lokasi hingga tata urutan upacara. Untuk pembangunan, pemerintah menargetkan rampung pada pertengahan Juli.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini melakukan peresmian sejumlah infrastruktur dan pembangunan awal sejumlah proyek di IKN sejak Senin, 3 Juni 2024. Groundbreaking tahap VI mencakup Astra Biz Centre, Al Azhar Summarecon, dan Universitas Gunadarma, ini tanpa Bambang Susantono yang baru saja mundur sebagai Kepala Otorita IKN.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tugas oleh Jokowi sebagai Plt. Kepala Otorita IKN, per Senin, 3 Juni 2024. Dalam kesempatan yang sama pada Rabu, Jokowi tak ingin membeberkan secara rinci mengapa Bambang Susantono mundur dari posisinya sebagai kepala Otorita IKN.
Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Bambang. "Karena alasannya, alasan pribadi," kata Presiden. Eks Wali Kota Solo ini menegaskan tak ada masalah dengan mundurnya Bambang terhadap pembangunan IKN.
Sekitar 80 persen interior hingga eksterior pembangunan IKN tahap pertama sudah selesai. Pemerintah ingin ini terus berjalan, di tengah pergantian kepemimpinan di IKN.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) BAB VI mengenai Penahapan Pembangunan IKN, ada lima tahap pembangunan ibu kota baru.
Rumah menteri masuk Tahap I pembangunan IKN yang dikerjakan selama kurun 2022-2024. Pembangunan IKN tahap satu mencakup infrastruktur dasar utama mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir.
Tahap ini juga menargetkan pembangunan sarana utama seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pemindahan ASN, TNI/Polri tahap awal. Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.
Pilihan editor: Alasan Amien Rais Dukung Amandemen UUD 1945 terkait Presiden Dipilih MPR
