"Pak Basuki kan memegang kementerian yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, jadi secara otomatis dia pasti sudah tahu," kata Asrinaldi saat dihubungi pada Senin, 3 Juni 2024.
Asrinaldi akan menyayangkan jika posisi teknis tersebut justru ditempati tokoh politik yang menjadi koalisi pemerintah. Dia menilai masuknya tokoh politik justru akan memperlambat progres pembangunan IKN karena dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknis infrastruktur.
Dia pun berharap pemerintah berikutnya tidak menjadikan posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN sebagai jabatan politis semata.
"Kalau pemerintah yang baru melakukan hal tersebut, saya khawatir akan ada dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahannya. Posisi jelas membutuhkan orang yang paham dengan kondisi ibu kota baru, tentu orang profesional," kata Asrinaldi.
Pilihan editor: Ragam Reaksi Parpol atas Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah
