TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang maupun Dhony.
Mundurnya Bambang dan Dhony mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk dari para pakar Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah kriteria calon pemimpin Otorita IKN berikutnya.
1. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Budi Setiyono: Harus Punya Pengalaman Lintas Sektoral
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setiyono, mengatakan kepala Otorita IKN berikutnya harus mempunyai pengalaman lintas sektoral. Budi juga menyebutkan pengganti Bambang Susantono harus figur yang mengetahui visi atau keinginan Presiden Jokowi maupun presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kepala Otorita IKN juga harus memiliki kemampuan urban design (perencanaan kota), juga mengerti masalah politik, hukum, pertanahan, dan juga budaya. Dia juga orang yang dipercaya oleh Jokowi sekaligus Prabowo, serta diberi kewenangan besar oleh presiden,” katanya saat dihubungi pada Senin, 3 Juni 2024.
Namun dia mengatakan tidak mudah mencari pengganti kepala Otorita IKN dalam situasi transisi pemerintahan seperti saat ini. Terlebih, kata dia, tenggat waktu yang tersedia sangat ketat untuk perpindahan ibu kota dalam skala yang masif.
“Mungkin sosok seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bisa dipertimbangkan,” ujarnya.
Budi menjelaskan latar belakang pendidikan Ridwan Kamil di bidang arsitektur dan tata kota, serta pengalaman menjabat sebagai kepala daerah dapat menjadi modal menangani persoalan lintas sektoral. Sedangkan Anas adalah sosok yang sukses mengawal reformasi birokrasi saat menjadi kepala daerah, dan mengerti manajemen ASN yang diperlukan dalam proses perpindahan pegawai ke IKN.
Dia menilai penunjukan kepala Otorita IKN yang baru harus segera dilakukan. Menurut dia, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono akan sibuk dengan tugasnya yang lain, yakni sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Dede Sri Kartini: Harus Paham Cara Menarik Investor
Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung, Dede Sri Kartini, mengatakan pengganti kepala dan wakil kepala Otorita IKN harus saling melengkapi.
