TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI terpilih Prabowo Subianto membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi menjelang pemerintahannya mendatang. Diketahui, tim ini hanya diisi oleh para elite Partai Gerindra.
Lantas, bagaimana respons partai politik (parpol) lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi tidak masuk dalam tim itu?
PAN: Tidak ada masalah sama sekali
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, tidak ada masalah sama sekali pada komposisi tim sinkronisasi ini.
Diketahui, PAN merupakan salah satu partai politik yang bergabung dengan KIM bersama Gerindra pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.
Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menyebut, tim sinkronisasi pemerintahan memang harusnya orang-orang yang melekat dengan Prabowo.
Drajad mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran memang dibuat sangat kecil dan berisi orang-orang yang dekat dengan Prabowo.
"Memang timnya dibuat sangat kecil dan berisi teman-teman yang setiap hari intensif berinteraksi atau melekat istilahnya dengan Pak Prabowo," tutur dia, saat dihubungi pada Jumat, 31 Mei 2024.
Drajad menjelaskan, Prasetyo Hadi dan Sugiono merupakan mantan ajudan Prabowo, sementara Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono merupakan keponakan Prabowo.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, tim di Pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan mirip dengan Kantor Staf Presiden (KSP) di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jadi nanti semacam KSP yang dipercaya Pak Prabowo," kata pria yang karib disebut Zulhas itu di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.
Dalam kesempatan itu, Zulhas mengizinkan kader partainya jika masuk dalam komposisi tersebut, lantaran itu sudah menjadi keputusan Prabowo.
"Kita percayakan saja ke presiden terpilih, timnya kan sudah," ujarnya.
