Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

image-gnews
Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapannya berdasarkan surat Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini sebagai wujud pentingnya mengingat sejarah lahirnya ideologi bangsa yang dicetuskan oleh para tokoh pahlawan bangsa.

Sejarah Pancasila lahir saat sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI) yang digelar pada 29 Mei – 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Selama tiga hari persidangan itu, para tokoh BPUPKI yang diketuai Dr Radjiman Wedyodiningrat membahas landasan dan rumusan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. 

Radjiman mengawali sidang dengan meminta para anggota sidang untuk memberi pandangan mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh yang gagasannya tersohor, yaitu Sukarno, Muhammad Yamin, Dr. Soepomo. Namun, sebenarnya selama sidang tersebut ada 12 orang yang maju menyatakan gagasan mereka. Namun, gagasan dari tiga tokoh tersebut lebih dinilai mengandung makna filosofis yang diambil dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut profil singkat dari tiga tokoh yang berpengaruh dalam perumusan dasar negara pancasila:

 1. Sukarno

Sukarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila tepat pada 1 Juni 1945. Ia mengemukakan idenya soal dasar negara yang berjumlah 5 dengan nama Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata "panca" berarti lima dan kata "sila" berarti prinsip atau asas. Soekarno menyebutkan lima asas negara versinya, yaitu Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Perikemanusiaan; Demokrasi; Keadilan Sosial; Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sukarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ia memiliki riwayat pendidikan di Eerste Inlandse School, Europeesche Lagere School (ELS) dan Hoogere Burger School (HBS) Surabaya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan lanjutnya di ITB Bandung. Mengutip dari laman Puspen TNI, Sukarno mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Soekarno mengambil ujian untuk gelar insinyur dan berhasil lolos pada 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama tokoh penting delapan belas insinyur saat itu. 

2. Muhammad Yamin 

Muhammad Yamin merupakan ahli hukum asal Sawahlunto menjadi tokoh pertama yang maju mengemukakan pandangannya terkait dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, ia mengusulkan lima prinsip yakni Peri Kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan. 

Dasar negara yang dikemukakannya tak semata dirumuskan begitu saja. Mengutip dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Muhammad Yamin merupakan sosok yang beruntung bisa menikmati pendidikan hingga jenjang sarjana. Dia belajar di bidang hukum Recht Hogeschool (RHS), Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten ‘Sarjana Hukum’ pada tahun 1932. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mahir di bidang hukum, Muhammad Yamin juga merupakan sosok yang mencintai dunia sastra, terutama sastra Belanda kala itu. Dirinya sangat menyukai membaca buku-buku yang meliputi banyak genre dan kisah, baik fiksi maupun non-fiksi. Hingga disebutkan bahwa pembacaan yang dia dapat dalam sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga mampu memadukan konsep sastra Barat dengan gagasan budaya yang nasionalis.

3. Dr. Soepomo

Dr. Soepomo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara pada 31 Mei 1945. Saat itu Dr. Soepomo mengungkapkan pentingnya dasar negara yang berlandaskan pada pandangan luhur masyarakat Indonesia. Ia mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Persatuan; Kekeluargaan; Keseimbangan lahir dan batin; Musyawarah; dan Keadilan Sosial.

Soepomo sendiri memiliki riwayat pendidikan sebagai sarjana hukum. Melansir dari laman Mendagri, ia mengawali sekolahnya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan jurusan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. 

Setelah lulus dari sarjana hukum, Soepomo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda, tepatnya di Rijksuniversiteit Leiden. Ia mendapatkan kesempatan untuk berada dalam bimbingan Cornelis van Vollenhoven, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa. Van Vollenhoven juga dikenal sebagai seorang profesor hukum, khususnya "arsitek" ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional. Dalam kesempatan tersebut Soepomo mendapatkan banyak tambahan wawasan yang tak hanya soal hukum, tetapi juga soal kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri. 

SAVINA RIZKY HAMIDA | RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: 40 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila, Silakan Unggah dan Tayang di Media Sosial Anda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei SMRC Ungkap Warga Takut Bicara Politik di Era Jokowi: Otoritarianisme Telah Terjadi

19 jam lalu

Presiden Jokowi menendang bola usai peresmian Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Selasa, 15 Oktober 2024. ANTARA/Fransisco Carolio
Survei SMRC Ungkap Warga Takut Bicara Politik di Era Jokowi: Otoritarianisme Telah Terjadi

Survei SMRC mengungkap mayoritas warga merasa takut bicara politik di masa pemerintahan Jokowi. Belum pernah orang takut bicara politik sebelumnya.


Apa Itu Jokowisme? Begini Pandangan Kurawal Foundation

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Apa Itu Jokowisme? Begini Pandangan Kurawal Foundation

Jokowisme adalah sebuah cara bertindak yang tidak dibimbing oleh keyakinan apa pun.


Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

7 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

Mahfud Md menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja.


Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

7 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

Bagi Mahfud Md, survei tak bisa menjadi rujukan karena selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja.


Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

Relawan Alap-Alap Jokowi memasang baliho Jokowi guru bangsa, sebelumnya mengusung ideologi Jokowisme. Kurawal Foundation pernah kupas Jokowisme ini.


Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

10 hari lalu

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Foto: TEMPO/Rachel Farahdiba Regar
Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

Dosen Fisipol UGM Alfath Indonesia menyoroti komposisi DPR saat ini. "Pemimpin dan penguasa yang tidak diawasi, mereka bisa abuse of power," katanya.


Pramono Anung Dapat Pesan dari Guntur Soekarnoputra Usai Debat

10 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sowan ke Guntur Soekarnoputra di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Pramono Anung Dapat Pesan dari Guntur Soekarnoputra Usai Debat

Pramono Anung mengaku ditelpon oleh Guntur Soekarnoputra setelah selesai mengikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024.


Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

13 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

KontraS merilis Catatan HUT TNI 2024, mengungkap 64 peristiwa kekerasan oleh TNI terhadap warga sipil dalam setahun terakhir.


Asal-usul 5 Oktober Ditetapkan sebagai HUT TNI

13 hari lalu

Defile pasukan prajurit TNI ketika gladi bersih HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Tampak latar belakang panggung parade berbentuk Istana Garuda IKN. Tempo/Ilham Balindra
Asal-usul 5 Oktober Ditetapkan sebagai HUT TNI

HUT TNI merupakan sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai kelahiran kekuatan militer negara ini.


Kisah 6,5 Juta Gulden Sultan Hamengkubuwono IX untuk Kas Negara, Sukarno pun Menangis

14 hari lalu

Sultan Hamengkubuwono IX. Dok. Museum Hamengku Buwono IX Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Kisah 6,5 Juta Gulden Sultan Hamengkubuwono IX untuk Kas Negara, Sukarno pun Menangis

Sultan Hamengkubuwono IX menyumbang 6,5 juta gulden untuk Indonesia melalui Sukarno. Dana itu dijadikan kas negara di awal kemerdekaan RI.