Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenag Solo Sebut Penggunaan Visa Ziarah untuk Ibadah Haji Modus Lama

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jamaah saat melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jaeaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jamaah saat melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jaeaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solo Hidayat Masykur buka suara soal 24 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah hukum di Arab Saudi karena visa palsu atau visa ziarah yang dipakai untuk ibadah haji

Hidayat menilai aturan haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tahun lalu sudah jelas wajib menggunakan visa haji. "Sebenarnya aturan haji sama saperti tahun lalu visa yang dikeluarkan Arab Saudi ada haji dan umroh," kata Hidayat kepada Tempo melalui pesan singkat pada Sabtu, 1 Juni 2024. 

Menurutnya banyak oknum masyarakat menggunakan visa umroh. Mereka tidak pulang ke Tanah Air sampai waktu haji. "Dari dulu ada maka sampai ada jemaah haji tidak resmi terlantar setiap tahun," ujarnya. Aturan kemudian saat ini lebih diperketat lagi pemeriksaannya, hingga banyak yang tertangkap. 

Pengetatan disebut karena ada perbaikan fasilitas di Muzdalifah (daerah terbuka antara Makkah dan Mina di Arab Saudi). Sehingga, harus dilakukan pengetatan. "Karena kalau dibiarkan akan membahayakan jemaah haji itu sendiri," ujarnya. 

Hidayat menyebut Kemenag dari awal sudah mengingatkan agar menggunakan visa semestinya. 

"Dari awal Kemenag sudah mengingatkan, setiap kali saya hadir di biro-biro umrah saya sampaikan jangan memberangkatkan jemaah haji kalau tidak resmi kuota, sebab itu sama saja menzalimi orang yang mungkin tidak tahu tapi keburu pengen haji," ujarnya. 

Kejadian 24 WNI terlibat hukum membuat 2 orang calo dijadikan tersangka dan menjalani proses hukum di Arab Saudi. Sedangkan 22 calon jemaah dideportasi ke tanah air. 

"Untuk jenis hukuman sudah jelas (ancaman) denda 10.000 rial dan tidak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum aibeibesia (PWNU dan BHI ) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan 2 WNI yang ditetapkan sebagai tersangka laki-laki berusia 23 dan 32 tahun asal Banten serta Lampung. Serupa yang disampaikan Hidayat, WNI terancam terkena denda dan deportasi. 

"Denda hingga 10.000 rial dan deportasi," kata Judha kepada Tempo melalui pesan singkat.

Judha mengatakan 2 tersangka menjalani proses pengadilan karena dugaan pemalsuan visa. Sementara, 22 calon jemaah sedang proses dipulangkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). "Mereka (calon jemaah) tidak dikenakan denda tapi langsung dideportasi," ucapnya. 

Saat ini pihak KJRI tengah mengupayakan pembelian tiket pesawat untuk kepulangan 22 calon jemaah itu. "Sesuai prinsip perlindungan, biaya akan diupayakan dari pihak yang bertanggung jawab," tuturnya.

Judha memastikan secepatnya memulangkan jemaah tersebut. "Jika memungkinkan pada tanggal 1 Juni," ujarnya.

Pilihan editor: Ragam Reaksi terhadap Pansel KPK Pilihan Presiden Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

2 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

Anggota Pansus Haji Wisnu mengatakan Kemenag tak pernah menyampaikan pemberitahuan kesepakatan dengan Arab Saudi soal alokasi kuota tambahan.


Pansus Haji akan Panggil Kementerian Agama hingga Mashariq

2 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil Kementerian Agama hingga Mashariq

Selain lembaga pemerintah, Pansus Haji juga akan memanggil dewan pakar dan vendor penyelenggara haji untuk jemaah asal Indonesia.


Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Haji di Luar Kementerian, DPR: Kami Tampung

6 hari lalu

Jemaah calon haji Indonesia kloter 106 embarkasi Surabaya turun dari bus di Mekah, Arab Saudi, Selasa, 11 Juni 2024. Fase kedatangan jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M di tanah suci telah berakhir pada Selasa, 11 Juni 2024 yang ditandai dengan mendaratnya 333 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 106 embarkasi Surabaya (SUB-106). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Haji di Luar Kementerian, DPR: Kami Tampung

Pembentukan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah bertujuan agar pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabel dan independen.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

6 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

6 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2023.


Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

Kemenag merencanakan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama Pilkada.


BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

7 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Temuan BPK antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja


Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji

7 hari lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji

Ditjen PHU Kemenag memberikan tanggapan perihal dugaan korupsi alokasi kuota haji.


Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise

8 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise

Kemenag menghargai dan siap menghadapi Pansus Haji.