Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konstitusi Disebut Diakali Demi Dinasti Politik Melalui Putusan Mahkamah Agung

Editor

Amirullah

image-gnews
Berbagai poster kritikan ditampilkan oleh massa aksi terkait kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau, di kawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Berbagai poster kritikan ditampilkan oleh massa aksi terkait kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau, di kawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan Putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah menjadi indikasi bagaimana konstitusi diakali demi dinasti politik. 

Neni menyayangkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon kepala daerah. Menurut dia, putusan ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis. 

“Atas nama kesetaraan dan keterwakilan anak muda memperalat dan mengakali konstitusi. Padahal jelas Putusan MA ini hanya akan menguntungkan kandidat yang memiliki kekerabatan, kedekatan dengan oligarki dan politik dinasti,” kata Neni lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 31 Mei 2024.

Neni mengatakan ada kejanggalan Putusan MA yang dikabulkan secepat kilat. Menurut dia, putusan ini menimbulkan tanda tanya publik sebab nyaris tidak ada keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. 

“Sehingga wajar ketika ada dugaan untuk memuluskan jalan anaknya presiden, Kaesang Pangarep, yang akan maju menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Kini peluang itu terbuka lebar tanpa ada hambatan aturan,” kata Neni. 

Deep pun mendesak KPU untuk tidak menindaklanjuti Putusan MA terkait dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan pasangan calon. Termasuk dengan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota, yang syaratnya diubah dari berusia minimal 25 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon menjadi sejak dilantik. 

“Karena hal ini bertentangan dengan UU Pilkada. KPU seharusnya bisa konsisten dan imparsial, sebab tahapan pendaftaran pencalonan perseorangan sudah selesai dan sedang memasuki proses verifikasi administrasi,” ujar Neni.

Dia mengatakan jika KPU menindaklanjuti putusan MA, artinya KPU tidak inkonsisten dan terjebak pada kepentingan politik pragmatis jangka pendek dan menggadaikan integritas serta mencederai demokrasi.

“Kami juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal seluruh tahapan proses penyelenggaraan pilkada agar bisa terlaksana jujur dan adil,” kata Neni. 

Rabu kemarin, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), Ahmad Ridha Sabana, untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Permohonan yang didistribusikan pada 27 Mei 2024 itu diputuskan tiga hari kemudian oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, serta dua anggotannya, Cerah Bangung dan Yodi Martono Wahyunadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam amar putusan yang diterima Tempo, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.

Pada waktu yang bersamaan, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendorong Budisatrio Djiwandono dan Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Keduanya diduetkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal ini terlihat dari foto yang diunggah Dasco melalui instagram pribadinya pada kemarin, Rabu malam. "Budisatrio Djiwandono - Kaesang Pangarep For Jakarta 2024," tulis Dasco.

Putusan Mahkamah Agung ini bakal membuka peluang Kaesang untuk maju sebagai calon kepala daerah di level provinsi. Hal ini lantaran amar putusan Mahkamah Agung yang memperlulas tafsir batas usia minimal 30 tahun terhitung setelah pelantikan calon, bukan sejak penetapan.

Padahal, putra bungsu Jokowi yang lahir pada 25 Desember 1994 itu belum genap berusia 30 tahun saat pendaftaran nanti. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dibuka pada 27-29 Agustus mendatang.

Syarat usia serupa juga diubah pada Pilpres 2024. Kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, yang masih berusia 36 tahun pada akhirnya bisa maju sebagai calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia capres-cawapres. Sehingga seseorang yang belum berusia 40 tahun asal punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pilpres.

EKA YUDHA SAPUTRA | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan editor: Ragam Reaksi terhadap Pansel KPK Pilihan Presiden Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Andika Perkasa: PDIP Harus Menang Pilkada secara Terhormat

1 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menemui awak media usai dirinya menghadiri acara Kick and Speak Alumni SMA TOP GAN di Triboon Hub, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Ahad siang, 28 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Andika Perkasa: PDIP Harus Menang Pilkada secara Terhormat

Andika Perkasa berharap dalam menghadapi Pilkada 2024 seluruh kader PDIP harus tetap menjaga optimisme untuk meraih kemenangan.


MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

2 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

MA memerintahkan KPK mengembalikan aset milik istri Rafael Alun Trisambodo yang sempat disita.


Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

17 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

PDIP tidak ingin tergesa-gesa dalam mengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Alasan Ahok Bikin Acara Diskusi Offline soal Memilih Pemimpin Jakarta

19 jam lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan Ahok Bikin Acara Diskusi Offline soal Memilih Pemimpin Jakarta

Melalui akun media sosial X resminya, Ahok membagikan unggahan berisi rencananya menggelar diskusi seputar Jakarta pada 3 Agustus 2024.


PKB Akan Usung Kader Sendiri di Pilgub Jateng, Gus Yusuf Jadi Kandidat Terkuat

19 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau Wasekjen PKB Syaiful Huda menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKB Akan Usung Kader Sendiri di Pilgub Jateng, Gus Yusuf Jadi Kandidat Terkuat

Sekjen PKB menyebut partainya akan usung kadernya sendiri untuk maju di Pilgub Jateng.


PDIP: Berhati-hati Mengusung Cagub hingga Komunikasi Intens Persiapan Pilkada Banten

21 jam lalu

Logo PDIP
PDIP: Berhati-hati Mengusung Cagub hingga Komunikasi Intens Persiapan Pilkada Banten

PDIP terus menjadi sorotan menjelang Pilkada 2024, bukan hanya soal politik


Megawati Minta Kader PDIP Militan, Kreatif, dan Disiplin Jalankan Keputusan Partai

21 jam lalu

Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan
Megawati Minta Kader PDIP Militan, Kreatif, dan Disiplin Jalankan Keputusan Partai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta kader partai itu untuk militan di Pilkada 2024.


PDIP Gelar Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada 2024, Diiikuti 80 Calon Kepala Daerah

23 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Adian Napitupulu (kiri) bersama politikus muda PDIP Seno Bagaskoro (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
PDIP Gelar Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada 2024, Diiikuti 80 Calon Kepala Daerah

PDIP menggelar Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada 2024 yang akan dilanjutkan sampai melibatkan 545 calon kepala daerah.


Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

1 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Ahmad Riyadh disebut jaksa KPK secara bersama-sama dengan Gazalba menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad untuk pengurusan perkara kasasi. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

Menurut dia, permintaan tolong penyidik KPK untuk mengakui Ahmad Riyadh telah memberikan uang Rp 500 juta kepada Gazalba Saleh tidak masuk akal.


PKB Bahas Persiapan Pilkada 2024 di Mukernas yang Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKB Bahas Persiapan Pilkada 2024 di Mukernas yang Digelar Hari Ini

PKB hari ini menggelar acara Harlah ke-26 sekaligus pembukaan Mukernas. Bahas soal Pilkada 2024 dan menyoroti sejumlah permasalahan bangsa.