Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPIP Optimistis RUU Ekonomi Pancasila Disahkan Jadi Undang-Undang Tahun Depan

image-gnews
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat ditemui usai Konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 30 Mei 2024 di Kota Dumai, Riau. TEMPO/Adinda Jasmine
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat ditemui usai Konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 30 Mei 2024 di Kota Dumai, Riau. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan mereka masih fokus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Pancasila yang telah lama disusun. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menuturkan, tujuan RUU tersebut untuk memperkuat ideologi negara. Kata Yudian, saat ini pihaknya masih mengkaji kembali agar tahun depan sudah bisa diterbitkan menjadi undang-undang.

“Jadi kami di BPIP sudah agak lama ini merancang Rencana Undang-Undang Ekonomi Pancasila ya. Terap-terapnya sedang kami kaji lagi berkali-kali. Nah mudah-mudahan nanti tahun depan lah ini mudah-mudahan sudah bisa diundangkan,” tutur Yudian dalam konferensi pers menuju Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila di Dumai Country Club (DCC), Kompleks Perumahan PT Pertamina Hulu Rokan, Kota Dumai, Riau, pada Kamis, 30 Mei 2024.

Tahun lalu, dalam acara Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Pancasila dan Rancangan Peraturan BPIP, Yudian menjelaskan urgensi RUU ini adalah bagian dari mandat Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 serta instruksi dari Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

Dokumen ini, menurut Yudian, memiliki urgensi besar bagi negara dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mewujudkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam penyusunan dokumen tersebut, Yudian mengaku pihaknya mengundang beberapa profesor dan praktisi agar segera rampung dengan sempurna.

"Dokumen ini tidak hanya penting bagi eksistensi kita (BPIP), tetapi urgent bagi sistem pemerintahan negara kita untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka pembumian nilai-nilai Pancasila," tutur Yudian, pada 22 Juli 2023, dikutip dari laman bpip.go.id.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Surahno, menyatakan bahwa RUU Ekonomi Pancasila akan menjadi dasar bagi kemajuan ekonomi rakyat Indonesia. RUU ini diharapkan menjadi landasan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan demokrasi ekonomi.

Menurut laman resmi BPIP, istilah Ekonomi Pancasila pertama kali muncul pada tahun 1967 dalam sebuah artikel oleh Dr. Emil Salim. Istilah ini semakin jelas ketika Emil Salim kembali membahas Ekonomi Pancasila pada tahun 1979. Pada dasarnya, Ekonomi Pancasila adalah konsep kebijakan ekonomi yang bergerak seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai keseimbangan.

Ke kanan berarti bebas mengikuti aturan pasar, sementara ke kiri berarti adanya intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sistem ekonomi pasar yang terkendali oleh pemerintah.

Pilihan editor: Kemenag: 25 Jemaah Calon Haji Indonesia Meninggal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

3 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Salah satu yang diusulkan dalam RUU itu adalah perubahan nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


RUU dan RPP Terkait Energi Dinilai Tidak Mengakomodir Transisi Energi Berkeadilan

11 hari lalu

Pekerja mengecek panel surya di area pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis !5 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
RUU dan RPP Terkait Energi Dinilai Tidak Mengakomodir Transisi Energi Berkeadilan

Sejumlah organisasi masyarakat sipil berpendapat, seharusnya RUU EBET benar-benar fokus pada akselerasi dan meningkatkan daya saing energi terbarukan.


Perjalanan Panjang Selandia Baru untuk Rayakan Libur Nasional Matariki

14 hari lalu

Anggota Te Kapa Haka o Te Whanau-a- Apanui dari Opotiki tampil dalam festival Te Matatini National Kapa Haka 2015 di Hagley Park Christchurch, Selandia Baru, 7 Maret 2015. Festival dua tahunan ini digelar untuk melestarikan tradisi suku Maori. Martin Hunter/Getty Images
Perjalanan Panjang Selandia Baru untuk Rayakan Libur Nasional Matariki

Matariki adalah nama yang diberikan oleh etnis Maori di Selandia baru untuk sekelompok bintang yang muncul di ufuk timur laut yang menandai tahun baru


Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara

16 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara (PPPAU) di komplek MPR Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Persatuan Putra-Putri Angkatan Udara

Pancasila juga menjadi landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara


Bupati Batanghari Bahas 26 RUU Bersama DPR

17 hari lalu

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief bersama 26 Kepala daerah menghadiri Rapat Dengar Pendapat terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang di Gedung Nusantara ll DPR RI Jakarta, 24 Juni 2024.
Bupati Batanghari Bahas 26 RUU Bersama DPR

Komisi II DPR RI bersama beberapa kepala daerah, membahas 26 Rancangan Undang Undang (RUU) tentang kabupaten/kota, setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan DPD RI.


Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Tegaskan Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

23 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Tegaskan Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Kepmenaker Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.


Indonesia Segera Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Lima Negara, Ini Perjanjiannya

23 hari lalu

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi terlihat sedang berada di Rapat Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri D-8 di Istanbul, Turki, pada Sabtu, 8 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri/pertama)
Indonesia Segera Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Lima Negara, Ini Perjanjiannya

Menurut Retno, sejumlah RUU diperlukan untuk meratifikasi kerja sama pertahanan dengan lima negara, yaitu India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil.


Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

23 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar


BPIP Minta Satgas Judi Online Bentukan Jokowi Lakukan Sejumlah Hal Ini

24 hari lalu

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo
BPIP Minta Satgas Judi Online Bentukan Jokowi Lakukan Sejumlah Hal Ini

Stafsus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo meminta Satgas Judi Online memberi tindakan langsung kepada kekuatan tersembunyi.


Calon Paskibraka Kristianie Batal ke Tingkat Pusat, BPIP: Masalah Kesehatan

26 hari lalu

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastari mencium bendera Merah Putih saat mengikuti upacara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT ke-74 Kemerdekaan RI. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Calon Paskibraka Kristianie Batal ke Tingkat Pusat, BPIP: Masalah Kesehatan

BPIP menyatakan kandidat terbaik paskibraka Kristianie Lumatalale gagal menjadi anggota Paskibraka 2024 di tingkat pusat, karena masalah kesehatan.