Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria: Rektor IPB yang Pernah Jadi Penasihat Menteri

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menjadi wakil ketua panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK. Arif adalah salah satu dari sembilan nama yang dipilih Jokowi untuk keanggotaan tim penyeleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029.

Penunjukkan nama-nama Pansel KPK itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 30 Mei 2024. Sesaat setelah diumumkan, Arif memberi pernyataan singkat kepada media. “Mohon doanya agar dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai harapan masyarakat,” kata Arif melalui pesan singkat.

Arif mengaku sebelumnya dihubungi salah seorang pejabat di Kementerian Sekretariat Negara. Pejabat itu mengatakan namanya masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK. "Diberitahu nama saya diajukan menjadi çalon anggota pansel. Saya sampaikan terima kasih atas kepercayaannya diberikan saya dan Insya Allah siap menjalankan tugas sebaik-baiknya," ujarnya.

Saat ini, Arif menjabat sebagai rektor pada periode keduanya. Ia terpilih kembali menjadi Rektor IPB periode 2023-2028 dan dilantik pada 18 Januari 2023. Arif lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 17 September 1971 dari pasangan Faruk Hasan dan Sri Utami.

Arif menyelesaikan pendidikan formal dasar hingga menengah di Pekalongan. Begitu tamat SMA pada tahun 1990, Arif melanjutkan kuliah di IPB melalui jalur undangan. Dia mengambil jurusan sosial ekonomi pertanian di Fakultas Pertanian IPB.

Arif aktif sempat menjadi Presidium Senat Mahasiswa IPB, National Director, dan ikut mendirikan International Association of Student in Agricultural and Related Science Indonesia. Dia menamatkan studi S1 pada 1995.

Dua tahun setelah lulus S1, Arif mulai berkiprah sebagai dosen di jurusan sosial ekonomi perikanan Fakultas Perikanan IPB pada 1997. Arif melanjutkan studi magister pada program studi Sosiologi Pedesaan IPB dan lulus tahun 1999. Dia kemudian melanjutkan kuliah S3 di Kagoshima University di Jepang. Arif menamatkan program doktoral bidang Marine Policy pada 2006.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2010 sampai 2017, Arif menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) untuk dua periode. Pada 2017, Arif terpilih sebagai Rektor IPB. Dua tahun setelah menjadi rektor, ia mendapatkan gelar sebagai Guru Besar Tetap FEMA IPB bidang ekologi politik.

Arif tercatat juga pernah memegang jabatan lain di IPB. Mulai dari Sekretaris Rektor IPB (1996-1997) hingga Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB (2008-2010).

Di luar IPB, Arif juga pernah mengemban jabatan di sejumlah instansi. Ia tercatat pernah menjadi Komisaris Utama PTPN Holding, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (2012-2019), Anggota Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia (2013-2017), hingga Anggota Dewan Kelautan Indonesia (2013-2017). Selain itu, ia juga menjadi Tim Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2002).

Selain itu, Arif juga menjadi Ketua Forum Rektor Indonesia tahun 2020. Ia juga pernah aktif dalam beberapa organisasi profesi internasional. Arif sempat menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Rio +20 yang diselenggarakan PBB di Rio de Jeneiro, Brasil pada 2012.

Pilihan Editor: IPB University Buka 3 Opsi Pengembalian UKT Mahasiswa Baru, Salah Satunya Disumbangkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

22 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Boyamin Saiman Anggap Pansel KPK Bentukan Jokowi Tidak Sah

16 hari lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Anggap Pansel KPK Bentukan Jokowi Tidak Sah

Boyamin Saiman meminta DPR untuk tidak menggunakan surpres Jokowi soal nama-nama calon pimpinan KPK dan Dewas.


Boyamin Saiman Bakal Bersurat Usai Prabowo Dilantik, Menyoal Pansel KPK

16 hari lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Bakal Bersurat Usai Prabowo Dilantik, Menyoal Pansel KPK

Dia mengatakan, surat itu berisi permohonannya kepada Prabowo agar membentuk Pansel KPK untuk menyeleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.


Jokowi Setujui Nama Capim dan Calon Dewas KPK

21 hari lalu

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.  Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui Nama Capim dan Calon Dewas KPK

Jokowi memiliki waktu sekitar 14 hari menyerahkan nama-nama itu ke DPR sejak Panitia Seleksi KPK menyerahkan komposisi itu ke presiden.


2 Perempuan Jadi Capim KPK, Panitia Seleksi: Kami Beri Ruang DPR untuk Memilih

21 hari lalu

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK mengumumkan hasil seleksi profile assessment Capim dan Cadewas KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Novali Panji
2 Perempuan Jadi Capim KPK, Panitia Seleksi: Kami Beri Ruang DPR untuk Memilih

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK memilih dua perempuan lolos seleksi capim KPK. Apa alasannya?


Jokowi Respons Dugaan Tak Sejalan dengan Prabowo soal Seleksi Capim KPK

28 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Respons Dugaan Tak Sejalan dengan Prabowo soal Seleksi Capim KPK

Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam pemilihan capim dan calon anggota dewan pengawas KPK.


Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

30 hari lalu

Presiden Jokowi menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2024. Istimewa
Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

Jokowi punya waktu dua pekan untuk menyerahkan daftar nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR.


ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

32 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

Selama masa kepemimpinan Johanis Tanak di periode ini, ICW menyebut KPK kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat.


Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

32 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

Istana menyebut Pansel KPK memang harus dibentuk oleh Presiden Jokowi agar memberikan waktu yang cukup.


Capim KPK: Penyerahan Nama hingga Sorotan dari IM57+ Institute

32 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Capim KPK: Penyerahan Nama hingga Sorotan dari IM57+ Institute

Nama capim KPK yang lolos seleksi akhir pansel sudah di tangan Jokowi hingga kini belum diserahkan ke DPR