TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mereka dimintai keterangan soal dugaan penguntitan personel Datasemen Khusus Antiteror alias Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.
“Sudah saya panggil tadi,” kata Jokowi ditemui usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. Listyo dan Burhanuddin sama-sama menghadiri acara peresmian Govtech di Istana Negara pada hari ini.
Listyo dan Burhanuddin sempat bersalaman. Di sela acara yang digelar di Istana Negara, Jaksa Agung mengatakan tidak ada masalah dengan Kapolri.
Dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jokowi enggan mengelaborasi lebih lanjut mengenai apa yang dia bahas bersama Kapolri dan Jaksa Agung. Presiden meminta Listyo, yang turut mendampinginya dalam acara di Istora Senayan, untuk menjelaskan. “Tanyakan ke Kapolri langsung,” ucap Eks Wali Kota Solo.
Listyo, yang ditemui usai menemani Jokowi, tidak ingin memberikan keterangan soal dugaan penguntitan Jampidsus. Kapolri menegaskan saat ini tidak ada masalah dengan Jaksa Agung. “Emang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa juga,” kata Listyo.
Sebelumnya seorang anggota Densus 88 tertangkap saat sedang menguntit Jampidsus, Febrie Adriansyah, di sebuah restoran makanan Perancis di Cipete, Jakarta Selatan, pada Ahad malam. Tempo sebelumnya mewartakan, dua orang masuk ke restoran tak lama setelah Febrie tiba. Kecurigaan muncul setelah satu di antaranya dua orang itu mengarahkan sebuah alat yang diduga sebagai perekam ke arah meja Febrie.
Kemudian seorang anggota Polisi Militer yang tengah mengawal Febrie, langsung merangkul orang tersebut dan langsung membawanya keluar restoran. Satu orang lainnya melarikan diri. Berdasarkan hasil interogasi, pria yang tertangkap itu diketahui merupakan anggota Densus 88.
Febrie belakangan dikawal polisi militer TNI atas bantuan pengamanan dari Jaksa Agung Muda Bidang Militer lantaran Jampidsus sedang menangani kasus korupsi besar seperti kasus tambang. Apalagi penyidik Kejagung saat menggeledah di Bangka Belitung dalam menangani kasus timah juga mendapatkan intimidasi. Saat ini, Kejaksaan Agung juga menjadi sorotan usai mengungkap kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang bernilai Rp 271 triliun.
Pilihan Editor: Demo di DPR, Ini Poin Penolakan Revisi UU Penyiaran dari Organisasi Pers
