TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik mahalnya biaya pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Biaya yang mahal itu tampak dari kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur SNBP 2024.
Megawati mengatakan, persoalan pendidikan menjadi salah satu yang disorot dalam rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Dia menyinggung, mengapa masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan harus membayar mahal.
"Tadi di dalam sikap politik (ada), sampai masak sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal?" kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada Ahad, 26 Mei 2024.
Menurut Megawati, masih banyak masyarakat Indonesia yang tak berkucukupan. "Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan namanya warga negara kita yang masih belum berpunya?" ujar dia.
Adapun Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut Rakernas V PDIP mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Rekomendasi eksternal itu dibacakan Puan saat penutupan Rakernas V.
Puan mengatakan, desakan itu dilakukan usai kader PDIP mencermati gejolak yang terjadi diberbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan luran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis.
"Rakernas V Partal menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi," ujar Puan.
Diketahui, kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi telah memunculkan berbagai aksi penolakan dari mahasiswa. Sejumlah perwakilan mahasiswa telah diundang menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Komisi X DPR.
Koordinator Isu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Maulana Ihsan, mengatakan, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menjadi penyebab mahalnya UKT. Kenaikan itu, kata Maulana, merugikan mahasiswa baru.
"Aturan itu tidak berpihak kepada mahasiswa. Mengakibatkan seperti yang terjadi selama ini, kenaikan UKT baik di PTN BH dan PTN BLU, kata Maulana saat dihubungi, Sabtu 18 Mei 2024.
Presiden BEM Unsoed ini mengatakan, BEM SI meminta pemerintah segera merevisi permendikbudristek itu karena saat ini sejumlah perguruan tinggi sedang melakukan registrasi ulang calon mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Registrasi ulang dilakukan untuk menentukan tarif dan kelompok UKT bagi calon mahasiswa baru. "Kita dikejar waktu. Jadi harus ada jawaban konkret," kata Maulana.
Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu
