TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri belum secara tegas memutuskan apakah partainya akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo atau berada di luar pemerintahan mendatang.
Dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDIP pada Jumat, 24 Mei 2024, Megawati hanya menyebut perlunya kabinet diisi para profesional di tengah wacana revisi Undang-Undang atau UU Kementerian Negara.
Dalam pidato di Ancol, Megawati mengungkit keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya berada di eksekutif. Megawati menjabat sebagai wakil presiden pada 1999-2001, kemudian menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR
"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," kata Megawati dia.
Ia pun mengingatkan soal utang negara yang menumpuk di tengah isu perebutan kursi menteri oleh partai-partai pendukung Prabowo.
“Ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," kata Megawati.
Megawati menyindir soal jatah menteri setelah Pilpres 2024 berakhir. Ia juga menyoroti selama 9 tahun terakhir, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi. "Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.
Pada pidato politiknya itu, Megawati mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara seksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.
Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDI Perjuangan merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang.
Selanjutnya, kata pengamat...
