Kata JK soal wacana rekonsiliasi
Usai ditemui Bamsoet beserta jajaran pimpinan MPR di kediamannya, JK menegaskan bahwa rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan.
Dalam keterangan pers bersama Bamsoet dan para pimpinan MPR, JK menyampaikan bahwa rekonsiliasi hanya efektif jika presiden terpilih mampu memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia.
“Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh 'ah ini mah tidak dukung saya' nah tidak boleh itu jangan. Kalau itu terjadi maka ia tidak ada rekonsiliasi,” ucap JK.
Menurutnya, rekonsiliasi adalah suatu kecenderungan dalam sebuah sistem demokrasi. Dia berujar bahwa rekonsiliasi tidak berarti meniadakan ketidaksetujuan atau oposisi selama memerintah.
“Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi,” ujar dia.
Selain itu, JK juga mengomentari wacana Bamsoet untuk mempertemukan ketiga calon presiden peserta Pilpres 2024. Menurutnya, wacana pertemuan itu tidak begitu mendesak. Sebab, kata dia, Anies dan Ganjar sudah mengakui kemenangan Prabowo.
“Untuk apa? sudah cukuplah. Yang penting mengakui, 0 1 sudah mengakui, 03 sudah juga, ngapain? Cukup,” kata dia.
Diketahui, Bamsoet saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar. Partai berlambang beringin tersebut berada di koalisi yang sama dengan partai Habiburokhman, yaitu Partai Gerindra di Pilpres 2024.
Partai Gerindra dan Partai Golkar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan pengusung presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
SULTAN ABDURRAHMAN
Pilihan Editor: Bamsoet Klarifikasi ke Habiburokhman Soal Rekonsiliasi Jadi Panggung Pribadi
