Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun di Tengah UKT Melejit, ke Mana Saja Alokasinya?

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan mengundang Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada Selasa, 21 Mei 2024 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Rapat dilakukan untuk menindaklanjuti soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melambung hingga menuai protes dari mahasiswa di Indonesia.

Tahun ini alokasi anggaran pendidikan di Indonesia mencapai Rp 665 triliun, namun sejumlah PTNBH justru mengalami kenaikan UKT pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) tahun 2024. 

Maka, dalam rapat kerja itu, Komisi X DPR meminta pemerintah untuk menjelaskan alokasi anggaran pendidikan yang nominalnya menyentuh Rp 665 triliun. 

Sekjen Kemendikbudristek Suharti kemudian menjelaskan terkait Anggaran Belanja Negara yang dialoksikan untuk pendidikan dan fungsi pendidikan. Ia menyebut anggaran Kemendikbudristek pada tahun 2024 hanya 15 persen atau Rp98,9 triliun dari keseluruhan Rp 665 triliun anggaran pendidikan.

“Kemendikbudristek sendiri mengelola sebesar 15 persen dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar Rp 98,9 triliun. Proporsi terbesar digunakan untuk transfer daerah yaitu sebanyak 52 persen grafik biru di sebelah kiri, dengan angka sejumlah Rp 346,5 triliun digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus baik itu untuk fisik maupun nonfisik. Untuk DAU (dana alokasi umum ) mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri juga yang ada di daerah.” jelas Suharti pada Selasa, 21 Mei 2024 di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian 33 persen dari anggaran pendidikan atau Rp219,4 triliun tersebut di Kementerian Agama, Kementerian/Lembaga lainnya dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan serta anggaran pendidikan non-K/L.

Lebih lanjut, dalam rapat kerja bersama Komisi X, Sekjen Kemendikbudristek merinci sebaran anggaran Rp 665 triliun tersebut. Sebanyak 12 persen atau Rp 77 triliun dialokasikan untuk pengeluara pembiayaan, 15 persen atau Rp 98,9 triliun dikelola Kemendikbudristek, 9 persen atau 62,3 triliun untuk Kementerian Agama, sebanyak 5 persen atau 32,8 triliun di kementerian atau lembaga lainnya , 7 persen atau Rp 47,3 triliun anggaran untuk pendidikan pada belanja non kementerin atau lembaga dan sebesar 52 persen atau 346, 5 triliun adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Pilihan Editor: Kenaikan UKT di Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Picu Aksi Protes Mahasiswa, Apa Itu PTNBH?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

15 jam lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

KPK telah mengundang 14 kementerian dan lembaga yang memiliki perguruan tinggi atau sekolah kedinasan untuk mengecek efektivitas anggaran pendidikan.


Masih Ada 7 Calon Mahasiswa UGM yang Belum Daftar Kembali Meski UKT Telah Dibatalkan

4 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Masih Ada 7 Calon Mahasiswa UGM yang Belum Daftar Kembali Meski UKT Telah Dibatalkan

Kebijakan UKT ini telah dicabut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Nadiem Makarim.


Beasiswa Pendidikan Indonesia Dibuka hingga 30 Juni, Begini Cara Daftarnya

4 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. Eduspace
Beasiswa Pendidikan Indonesia Dibuka hingga 30 Juni, Begini Cara Daftarnya

Kemendikbudristek membuka pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) hingga 30 Juni 2024 untuk mahasiswa D4/S1, S2, dan S3.


6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

4 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyaksikan pertandingan Grup A Piala AFF antara Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, 29 Desember 2022. Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Thailand.  Foto :  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

Jokowi di akhir masa jabatannya keluarkan berbagai kebijakan yang tidak populis. Antara lain Tapera, UKT, hingga ormas keagamaan diberi izin tambang.


Langkah BEM UGM Kawal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di Kampus

4 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Langkah BEM UGM Kawal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di Kampus

Aaliansi mahasiswa UGM memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengawal isu kenaikan UKT dan IPI, khususnya di lingkup internal kampus mereka.


Mereka Trending Sepekan Ini: Keponakan Jokowi, Gudfan Arif, dan Anita Jacoba Gah

4 hari lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Mereka Trending Sepekan Ini: Keponakan Jokowi, Gudfan Arif, dan Anita Jacoba Gah

Sepekan ini, beberapa nama jadi perbincangan publik, antara lain Gudfan Arif, Anita Jacoba Gah, dan keponakan Jokowi: Bagaskara Ikhlasulla Arif.


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.


Australia dan Indonesian Luncurkan Fase Ketiga Program INOVASI Kerja Sama Bidang Pendidikan

5 hari lalu

Peluncuran program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), untuk mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di Indonesia pada Kamis, 6 Juni 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Australia dan Indonesian Luncurkan Fase Ketiga Program INOVASI Kerja Sama Bidang Pendidikan

Australia dan Indonesia meluncurkan sebuah kemitraan pendidikan empat tahun terbaru bernama INOVASI


Camaba Unri yang Sempat Mundur Mulai Gelisah, Belum Kunjung Dihubungi Kampus Setelah UKT Batal Naik

5 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Camaba Unri yang Sempat Mundur Mulai Gelisah, Belum Kunjung Dihubungi Kampus Setelah UKT Batal Naik

Sebanyak 100 camaba Unri tercatat tidak melakukan registrasi ulang atau mengundurkan diri karena tak sanggup membayar UKT.