Rapat Konsultasi DPR-Pemerintah akan Bahas Tiga Agenda Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi dengan Presiden Megawati Soekarnoputri akan membahas tiga agenda penting, yaitu soal lepasnya pulau Sipadan-Ligitan, tindak-lanjut kesepakatan penghentian permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan pelaksanaan otonomi khusus di propinsi Papua. Rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/1) ini akan berlangsung di Istana Negara. Demikian dikatakan Akbar Tanjung, Ketua DPR, kepada wartawan, usai Rapat Pimpinan Dewan dan Fraksi, di gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senin (27/1). Dalam kesempatan itu, lanjut Akbar, rapat hanya akan memfokuskan pembahasan mengenai agenda politik. Sementara, agenda ekonomi, seperti harga bahan bakar minyak, kasus divestasi Indosat, atau rencana pemerintah untuk kembali menaikkan harga tarif telpon, tidak akan disentuh. Ya, mungkin dalam rapat kosultasi yang lain, atau dalam rapat kerja departemen dengan komisi yang terkait, katanya. Pembahasan soal Sipadan-Ligitan akan terfokus pada upaya tindak lanjut pemerintah untuk mencegah terulangnya peristiwa ini. Akbar melihat pulau-pulau yang terletak di daerah perbatasan perlu mendapatkan perhatian pemerintah, seperti di perbatasan dengan Singapura, Australia, Timor Leste, Filipina dan laut Hindia. Dari sisi Dewan mungkin nanti perlu dipikirkan mengenai Undang-Undang Wilayah Perbatasan, kata dia. Sedangkan agenda mengenai Aceh, Dewan akan memfokuskan pada upaya tindak lanjut pemerintah untuk mencapai perdamaian yang tuntas dengan Gerakan Aceh Merdeka. Hal itu penting agar bisa terjadi pembangunan yang adil sesuai aspirasi rakyat Aceh. Sedangkan mengenai Papua, Dewan akan mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan UU Otonomi Khusus dan Majelis Rakyat Papua. Itu kan masih terkatung-katung, kata Tosari Widjaya, Wakil Ketua DPR. Saat ditanya mengapa rapat konsultasi berlangsung di Istana Negara, bukannya di gedung DPR/MPR, padahal Dewan yang mengundang, Tosari menyatakan, "Mestinya begitu, tapi karena ini dikatakan sebagai lanjutan dari rapat konsultasi sebelumnya, ya, diadakannya di Istana Negara." Rapat pimpinan Dewan, Senin dihadiri oleh beberapa Ketua atau Pimpinan Fraksi, seperti Barlianta Harahap (FPPP), Ahmad Farhan (FR), Slamet Supriadi (FTNI/Polri), Panda Nababan (FPDIP), Moh. Hatta (FPG), Effendy Choirie (FPKB), Mawardi Abdullah (FPBB), dan A. Rahail (FKKI). (Budi RizaTempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.