TEMPO.CO, Batam - Pemerintah menurunkan target stunting menjadi 17 persen pada tahun ini. Awalnya pemerintah menargetkan menekan stunting di angka 14 persen pada 2024.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan manusia dan Pemerintaan Pembangunan Sekretarian Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan pemerintah mempunyai keterbatasan waktu dalam penanganan masalah kesehatan tersebut. Apalagi waktu untuk mencapai target 14 persen tinggal 6 bulan kedepan.
Pemerintah telah membuat berbagai upaya untuk mengejar target tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan temu Regional Konsolidasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tahun 2024 di tiga daerah yaitu, Batam, Makassar dan Surabaya.
"Intervensi serentak ini kita lakukan diharapkan paling tidak angka stunting turun 17 persenlah, kita memang tidak bisa muluk-muluk 14 persen tercapai ya, paling tidak 3-4 persen turun secara nasional," katanya usai menghadiri acara pembukaa temu Regional Konsolidasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tahun 2024 di Hotel Nagoya Hill, Senin, 6 Mei 2024.
Ia melanjutkan, rencana pendataan ulang ini harus dilaksanakan segera, termasuk dalam upaya perubahan anggaran. "Makanya kita laksanakan kegiatan yang sama juga di Surabaya dan Makassar," kata Yoga.
Pemerintah juga akan melakukan pengukuran ulang data angka stunting secara nasional. Kader-kader posyandu akan dilatih untuk lebih telaten melakukan pencatatan di setiap daerah.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekaligus Ketua Sekretariat PPS Pusat, Tavip Agus Rayanto mengatakan, kegiatan di Batam ini merupakan tindak lanjut arahan Wakil Presiden Makruf Amin setelah melaksanakan rapat tingkat menteri soal pencegahan stunting pada Maret 2024 lalu di Jakarta. "Intinya evaluasi penurunan stunting yang terjadi 0,1 persen," kata Agus kepada awak media.
Ia melanjutkan, salah satu yang menjadi fokus terkait data angka stunting. Selama ini angka stunting terdapat di dua sumber, yaitu berdasarakan data yang berbasis survei menggunakan sampel dan berbasis pencatatan di posyandu. "Hasil evaluasinya pencatatan lebih bagus, tetapi cakupannya saat ini belum luas, dan kualitasnya juga perlu ditingkatkan," katanya.
Sehingga direncanakan Agus, kedepan akan dilakukan pengukuran ulang data angka stunting melalui posyandu. "Dengan catatan cakupan yang datang ke posyandu mendekati 100 persen," katanya.
Begitu juga dengan alat dan petugas yang akan melakukan pengukuran kata Agus, harus terampil dan punya standar. "Targetnya bulan Juni, makanya dilaksanakan sosialisasi regional agar petugas di posyandu dilatih, bagaimana kader bisa mengajak masyarakat yang tidak datang posyandu agar datang," katanya.
Tidak hanya itu, proses pencatatan biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun kedepan direncakan dilaukan setiap bulan. "Data pencatatan bisa mengantikan data survei menggunakan sampel, kalau sampel itukan tidak tau siapa, tapi kalau pencatatan posyandu by name, bisa dicek satu persatu," katanya.
Saat ini angka stunting di Indonesia turun 0,1 persen pada tahun 2023, yaitu sebanyak 21,5 persn anak Indonesia mengalami stunting. Sedangkan satu tahun 2022 angka anak stunting Indonesia berada di 21,6 persen. Dalam waktu dekat juga akan dikeluarkan surat edaran menteri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota kriteria pencatatan angka stunting tersebut.
Pilihan editor: Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
