TEMPO.CO, Depok - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengungkapkan kemungkinan partainya akan mengambil sikap koalisi atau oposisi ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Menurut Syaikhu, sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apapun hasilnya kita eksekusi di DPP," tutur Syaikhu usai Halal Bihalal dan Konsolidasi pemenangan Pilkada di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Rabu malam, 24 April 2024.
Sejauh ini, lanjut Syaikhu, di internal partainya belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
"Namanya juga ini baru saja diputuskan (Putusan sengketa pilpres oleh MK) juga kan," lanjut Syaikhu.
Ditanya sikap Muhaimin yang akan merapat ke Prabowo, Syaikhu menilai tiap partai memiliki independensi, PKS akan menghormati sikap yang diambil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Kita juga menghormati pilihan Pak Muhaimin seperti itu, atau pilihan Partai Nasdem seperti apa. Kami pun ya kan independen untuk menentukan sikap-sikap kami," terang Syaikhu.
Syaikhu mengaku dalam waktu dekat belum ada jadwal bertemu dengan Prabowo. Namun, PKS mengundang para pimpinan partai ke acara halal bihalal partainya.
"Mudah-mudahan sih semuanya pada datang. Jadi sekaligus sebagai ajang untuk silaturahmi," ujar Syaikhu.
Disinggung tentang hak angket. Syaikhu mengaku masih terus dilakukan sepanjang ada partner untuk mewujudkan hak tersebut. Sebab, kata dia, syaratnya harus diajukan 2 fraksi dan PKS siap dengan siapapun untuk berjuang, karena untuk meluruskan demokrasi ke depan agar tidak terulang.
"Di 2029 dan seterusnya. Momentum pemilu di 2024 ini jadi pelajaran, bukan untuk apa-apa, tapi untuk meluruskan sejarah ke depan agar kondisi ini tidak berulang di pemilu 2029," ucap Syaikhu.
RICKY JULIANSYAH
Pilihan Editor: NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas
