TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyoroti absennya mantan paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., dalam penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.
"Ini merupakan sinyal kuat bagi pilihan politik PDIP untuk mengambil langkah oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Khoirul dalam keterangan resminya pada Rabu, 24 April 2024.
Menurut dia, ketidakhadiran Ganjar-Mahfud tampaknya dipicu oleh sikap politik PDIP yang masih berusaha menggugat hasil pemilu lewat PTUN. Dalam gugatan lanjutan tersebut, PDIP menilai KPU mengabaikan legal-prosedural dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo.
"Karena itu, jika Ganjar-Mahfud datang ke KPU, keduanya akan dianggap 'kemajon' dan berhadap-hadapan dengan sikap politik PDIP," ujar Khoirul.
Terlebih lagi, kata dia, sinyal PDIP memilih peran sebagai oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran juga diperkuat oleh dua hal lainnya. Pertama, ketidakhadiran Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
Kedua adalah munculnya informasi dari elit PDIP, Komarudin Watubun, yang menyatakan adanya pemberhentian status keanggotaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran dari PDIP.
Lebih lanjut, Khoirul juga menyoroti kehadiran mantan paslon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Pemilu 2024 yang digelar KPU ini.
"Tentu memberikan sinyal politik yang positif bagi persatuan guna menghadirkan kesejukan bagi dinamika politik nasional ke depan," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) ini.
Terlebih lagi, kata dia, santer beredar informasi bahwa Partai Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin telah dibukakan pintu lebar-lebar untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
