TEMPO.CO, Jakarta - Peluang partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi topik perbincangan setelah keluarnya putusan MK dalam perkara sengketa Pilpres 2024. Dalam putusannya pada Senin, 22 April 2024, MK menolak gugatan kedua pasangan tersebut meski diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan seluruh partai lama maupun baru bergabung di KIM akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mendukung pemerintah.
"Bagi kami pun tidak bisa membedakan apakah partai baru ataukah partai pendatang baru sama-sama penting bagi kami," kata Muzani saat ditemui di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Senin, 22 April seperti dikutip Antara.
Menurut Muzani, semua pihak yang masuk ke dalam koalisi Prabowo-Gibran akan memberikan yang terbaik dalam mendukung program-program pemerintah. Semua partai pun, kata dia, akan menjalankan perannya masing-masing guna memastikan program strategis pemerintah berjalan lancar.
Mengenai kemungkinan adanya perbedaan jatah bagi-bagi kursi strategis di pemerintah antara partai yang lama dan baru masuk ke koalisi, Muzani tidak menjawab secara gamblang.
"Semua partai kami anggap penting peran dan tugasnya, semuanya sama," kata dia.
Sebelumnya, beberapa pihak mencium kemungkinan adanya gejolak di internal KIM jika beberapa partai besar bergabung seperti PDIP. Hal tersebut dinilai akan berpengaruh pada pembagian kursi menteri karena PDIP yang memenangi pemilu legislatif diperkirakan akan meminta jatah kursi lebih banyak.
Namun, menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, Prabowo Subianto memiliki kemampuan menyelaraskan PDIP dengan seluruh partai di KIM.
Menurut Igor, kemampuan pendekatan Prabowo akan membuat PDIP dan partai di KIM bersinergi dengan baik, terutama dalam mendamaikan hubungan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati.
"Ganjalan ibu Megawati kan apakah dia bisa bersama-sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ketika SBY ada di sana dan Demokrat di sana,” kata Igor.
Igor menilai Prabowo punya peluang mendamaikan keduanya. Alasannya, Prabowo memiliki kedekatan dengan SBY karena memiliki latar belakang yang sama di dunia militer. Prabowo juga punya kedekatan khusus dengan Megawati mengingat dia pernah maju sebagai calon Wakil presiden mendampingi Megawati dalam Pilpres 2009.
Selanjutnya, peluang parpol lain bergabung dengan KIM…
