Usai Putusan MK, Anies Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi yang Tergerus Perlahan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan calon presiden Anies Baswedan mengatakan amanat reformasi yang berjalan saat ini mulai tergerus secara perlahan. Oleh karenanya, dibutuhkan usaha dan sensitivitas bersama demi memperkuat demokrasi. 

“Perlu usaha kita semua untuk terus menerus memperkuat demokrasi, perlu sensitivitas kita semua untuk terus menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus, walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit sedikit, yang seringkali membuat kita terlena,” ujar Anies dalam video Sikap AMIN Terhadap Putusan MK yang diunggah di akun youtube @Anies Baswedan pada Senin, 22 April 2024.

Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut, semua pihak harus sadar dan bekerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat dan berfungsi baik itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat yang berfungsi dengan baik.

“Keduanya, proses demokrasi-proses ekonomi harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar,” tuturnya.

Oleh karena itu, Anies mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja merangkul dan memperkuat masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming jangka pendek.

“Agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman ancaman dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita,” kata dia.

Mahkamah Konstitusi atau MK sebelumnya telah memutuskan menolak permohonan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres yang diajukan oleh paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Hal itu diucapkan oleh Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada hari ini, 22 April 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat. 

"Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo sambil mengetuk palu sidang.

Kendati demikian, tak seluruh hakim MK memiliki suara bulat. Ada tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

DEFARA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Tengah Mencocokkan Waktu