TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam dissenting opinion atau pendapat berbedanya mengatakan bahwa pemerintah telah melanggar pemilu secara terstruktur dan sistematis.
"Pada titik ini lah, pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis," kata Arief Hidayat saat membacakan dissenting opinion-nya dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.
Menurut Arief, tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu 2024. Sebab, pemerintah dibatasi oleh paham konstitusionalisme serta dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika.
"Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga, dari tingkat pusat hingga level daerah, telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu," tegas Arief.
Tindakan ini, menurut dia, secara jelas telah menciderai sistem electoral justice alias keadilan pemilu yang termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tapi juga diadopsi di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
"Yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," tutur Arief.
Mahkamah Konstitusi telah menolak secara keseluruhan permohonan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam sidang hari ini.
Kendati demikian, ada tiga hakim konstitusi yang memberikan pendapat berbeda. Ketiganya adalah Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Pilihan Editor: Saldi Isra: Seharusnya MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Beberapa Daerah
