Dia juga berpendapat hakim konstitusi akan menjatuhkan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di hadapan hakim. Selanjutnya, kata dia, hakim akan menilai bukti tersebut.
"Kemudian hakim menggunakan berbagai sumber hukum yang lainnya untuk kemudian mengambil putusan menurut hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bukan saja keadilan formalitas belaka, tetapi juga keadilan substantif," ujarnya.
Susi meminta MK berani menegakkan asas-asas pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Karena Mahkamah sebagai pelindung konstitusi, the guardian of the constitution, dan itu kemudian mengakibatkan Mahkamah itu harus juga mampu menegakkan asas-asas pemilihan umum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka apa? Yaitu dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat," ujar dia.
3. Pengamat Politik Unair Airlangga Pribadi Kusman: Harus Memenuhi Rasa Keadilan Publik
Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, mengatakan putusan sengketa Pilpres 2024 oleh MK harus memenuhi rasa keadilan publik.
"Saya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan, sehingga memenuhi rasa keadilan publik," kata Airlangga dihubungi di Surabaya, Ahad, 21 April 2024.
Airlangga mengatakan, jika benar terjadi intervensi aparat dan politisasi bantuan sosial saat Pilpres 2024 sesuai bukti dan fakta hukum, maka terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara, dan rujukan tertinggi hukum di Indonesia yakni sila keempat Pancasila.
"Pada sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmat kebijaksanaan? Hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik," ujarnya.
Menurut dia, jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, ini yang disebut sebagai kemerdekaan yang bebas dari dominasi. Hanya dengan itulah suara rakyat akan menghasilkan hikmat kebijaksanaan.
"Politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan," kata dia.
Pilihan editor: Pengamat Sebut Amicus Curiae Tak akan Pengaruhi Putusan MK, Apa Alasannya?
