TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Idrus Marham, kembali mengingatkan para pendukung pasangan calon 02 untuk tidak melakukan aksi saat Mahkamah Konstitusi atau MK membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, pada Senin besok.
"Kemarin kami sudah menerima perintah dari presiden terpilih dan mengingatkan juga kepada mereka-mereka ini sebagai tim yang ada di depan bahwa tidak boleh pendukung-pendukung 02 untuk turun aksi di jalan. Ini permintaannya, ini jelas," ujar Idrus ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 21 April 2024.
Idrus pun mengungkap alasan mengapa presiden terpilih Prabowo Subianto melarang pendukungnya turun ke jalan. Menurut dia, Prabowo ingin menjaga masyarakat tetap tenang kondusif. Dia juga percaya para hakim MK akan melahirkan putusan yang adil.
"Kenapa presiden terpilih melarang? Ternyata di balik itu, kalau kita turun, sama saja kita tidak percaya MK. Kita harus percaya MK sebagai sebuah lembaga yang independen, yang mandiri," tuturnya.
Sementara Komandan Tim Echo TKN Prabowo-Gibran, Hinca Panjaitan, mengatakan segala proses hukum yang saat ini berjalan di MK telah ditangani oleh timnya.
"Pak Prabowo, presiden terpilih, menginstruksikan untuk tidak turun. Hal yang serupa dilakukannya tahun 2019. Jadi ini bukan kali ini. 2019 pun diminta untuk tidak turun. Hari ini pun tidak turun, berarti konsisten ini. Karena kita percaya pada MK, kita percaya pada peradilan ini," kata dia dalam kesempatan yang sama.
Sebelumnya, massa aksi pendukung Prabowo-Gibran tetap melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2024. Mereka nekat datang meski Prabowo meminta pendukungnya untuk membatalkan rencana aksi itu.
Mereka menuntut MK menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03. Mereka berharap MK bisa membuat keputusan tanpa intervensi dari berbagai pihak.
Salah satu koordinator lapangan aksi ini, Irwan, menyebut, kelompoknya tetap melakukan aksi karena inisiatif sendiri. Menurut dia, permintaan Prabowo itu hanya ditujukan untuk internal tim Prabowo.
"Yang dilarang Prabowo itu mungkin internal timnya. Tapi ini murni masyarakat yang ingin memberi dukungan pada MK," kata Irwan.
Pilihan editor: Marak Tawaran Haji Tanpa Antre di Medsos, Kemenag: Hanya Visa Haji yang Bisa Digunakan
