INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI, dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersabar sekaligus menahan diri dalam menyikapi apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024. Para hakim MK sedang menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara maraton, dan akan membacakan putusannya pada esok hari, Senin, 22 April 2024.
"Putusan MK akan menjadi akhir dari berbagai upaya hukum konstitusional yang dapat diambil oleh para pihak yang berperkara. Karenanya, apapun putusan yang dikeluarkan oleh MK, seluruh elemen bangsa wajib menghormatinya. Setelah putusan MK, kita harus kembali bersaudara, bergotong royong melanjutkan pemerintahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempersiapkan Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet dalam orasi ilmiah pada wisuda Diploma Tiga, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Borobudur, di Jakarta, Minggu, 21 April 2024.
Baca Juga:
Turut hadir antara lain, Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Widyastuti, Rektor Universitas Borobudur Prof. Ir. Bambang Bernanthos, Direktur Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Borobudur Prof. Dr. Faisal Santitiago, serta Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena bersama 1500 wisudawan Diploma Tiga, Sarjana, Magister, dan Pascasarjana Universitas Borobudur.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Visi Indonesia Emas memiliki 4 pilar utama, yaitu sumberdaya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial yang merata. BAPPENAS memproyeksikan, pada era Indonesia emas 2045, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 324,05 juta jiwa, di mana 70 persen diantaranya adalah kelompok usia produktif.
Dengan komposisi demografi tersebut, bangsa Indonesia berada pada puncak bonus demografi, yang harus dikelola dengan baik dan optimal, agar tidak menjadi kemubaziran demografi. Dan itu hanya dapat diraih melalui jika sumberdaya manusia yang dimiliki adalah generasi yang unggul, mandiri, dan berkarakter.
"Penting disadari, bahwa membangun generasi unggul, mandiri, dan berkarakter, bukanlah semata bersandar pada kompetensi akademik ataupun kemampuan kognitif, melainkan juga harus memiliki pemahaman dan wawasan kebangsaan yang mumpuni," ujarnya.
Dia menambahkan, nilai-nilai kebangsaan tersebut tercermin dari Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah dan bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 juga tidak lepas dari kesiapan bangsa Indonesia menghadapi pesatnya teknologi informasi. Saat ini di tingkat global, sekitar 5,35 miliar atau lebih dari 66 persen populasi dunia, terhubung ke internet. Internet yang menjadi trend global meniscayakan dua hal.
Di satu sisi, menciptakan perkembangan dunia tanpa batas. Desa, kampung, kota, bahkan dunia telah terhubung dalam sebuah jaringan. Internet memberikan peluang yang sama untuk berkembang. Di sisi lain, dunia tanpa batas dalam jaringan internet juga meniscayakan hadirnya kompetisi global.
"Tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 79,5 persen. Artinya, sekitar 222 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke internet. Untuk itu, generasi muda khususnya mahasiswa, dituntut untuk selalu berpikir inovatif dan kreatif, serta memiliki analytical thinking terhadap data dan informasi. Dimasa depan generasi unggul, mandiri, dan berkarakter harus adaptif dengan perkembangan teknologi digital yang mendunia yang semakin tanpa batas," ujar Bamsoet. (*)
