TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto kian berembus kencang. Apa alasannya sehingga Jokowi dinilai tepat menjadi penasihat khusus Prabowo?
Adapun kabar Jokowi jadi penasihat khusus Prabowo ini disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyusul pernyataan sebelumnya dari eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait.
Berikut pernyataan Bahlil dan Maruarar yang dilansir dari Tempo terkait peluang Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo.
Bahlil: Kemungkinan semua terjadi
Bahlil mengatakan, Jokowi memungkinkan untuk menjadi penasihat khusus Prabowo. Menurutnya, dalam politik semua bisa terjadi.
“Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 8 April 2024.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan keterlibatan Jokowi itu tidak akan masuk pada urusan pembentukan kabinet. Eks Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini mengklaim Jokowi paham hak prerogatif presiden seperti apa.
Bahlil mengatakan program Prabowo pada prinsipnya berkelanjutan. Menurut dia, dalam pembahasan soal rancangan APBN 2025, beberapa program Prabowo sudah dibahas secara makro. ”Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU,” kata dia.
Maruarar: Prabowo-Gibran lanjutkan program Jokowi
Wacana Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo awalnya dilempar Eks politikus PDIP Maruarar Sirait. Hal ini diungkapkan Ara, sapaannya, dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim bertajuk Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di The Acre jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024.
Ara menyebut Prabowo tentu harus menjadi Presiden yang utuh sebagai petugas rakyat, tidak boleh jadi boneka dari siapa pun.
Pada kesempatan itu, Ara menuturkan alasan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini lantaran pasangan calon nomor urut 02 itu akan melanjutkan program-program Jokowi.
"Sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil," kata Ara dalam keterangan resminya pada Ahad, 7 April 2024.
Diketahui, Jokowi bakal mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024 mendatang, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.
Meski demikian, saat ini kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md tengah mengajukan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK.
Selain itu, belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Para pengamat sebelumnya menilai logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 mengusung tema keberlanjutan.
DANIEL A. FAJRI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Bahlil Sebut Jokowi Memungkinkan jadi Penasihat Khusus Prabowo
