TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai politik berupaya menjalin komunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim 2024. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melakukan penjajakan dengan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 itu, giliran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menjajaki komunikasi politik dengan mantan Menteri Sosial itu.
Sebelumnya Khofifah telah mendapat dukungan dari sejumlah parpol untuk kembali maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Mereka adalah Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Demokrat.
Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga telah menyatakan siap mendukung dan memenangkan Khofifah. Perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran yang mencapai 16,7 juta di Jawa Timur bisa menjadi modal awal untuk mendukung Khofifah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Komunikasi Politik Memang Dilakukan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui partainya mencoba berkomunikasi dengan Khofifah perihal Pilkada 2024. Hasto menegaskan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur Said Abdullah yang menyebutkan pihaknya sedang merayu Khofifah terkait dengan Pilkada 2024.
"Komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jawa Timur berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Bagaimanapun beliau seorang (mantan) Gubernur Jawa Timur," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Senin, 1 April 2024.
Hasto menjelaskan sebelumnya partainya telah melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk menghadapi Pilkada 2024.
“Jadi pilkada kami lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh, tetapi detail setiap daerah. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Bali dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan karena beda ruang lingkupnya antara pilpres dan pilkada," ujar dia.
Sebelumnya, Said Abdullah mengatakan pihaknya sedang merayu Khofifah berkaitan dengan Pilkada Jawa Timur. “PDIP lagi merayu Mbak Khofifah," kata Said di Surabaya pada Ahad malam, 31 Maret 2024.
Menurut Said, rayuan ini baru sebatas penjajakan sejauh mana pandangan mantan Gubernur Jawa Timur itu terhadap PDIP.
