TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto blak-blakan bicara soal pengkhianatan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Selain itu, Hasto mengaku PDIP sempat khilaf saat menyinggung pencalonan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Solo.
Berikut pernyataan Hasto dalam diskusi daring bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK?" pada Sabtu kemarin, 30 Maret 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Khilaf pencalonan Gibran
Majunya Gibran menjadi calon wakil presiden di pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres 2024) terus menjadi polemik di internal PDIP. Diketahui, putra sulung Jokowi itu maju bukan dari hasil rekomendasi PDIP selaku partai induk yang menaungi Gibran.
Hasto pun mengungkit soal pencalonan Gibran di Pilkada Kota Solo. Dia mengatakan khilaf terhadap langkah politik yang sudah dilakukan PDIP empat tahun lalu, saat memberi lampu hijau kepada Gibran untuk maju menjadi Wali Kota Solo. "Jujur saja, kami khilaf," kata Hasto.
Alasan mencalonkan Gibran
Saat itu, Hasto mengatakan rekomendasi untuk memajukan Gibran memang dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, kemajuan yang diberikan Jokowi terhadap PDIP.
Namun saat ini, Hasto mengatakan, PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi merupakan kefanaan. Sebab, katanya, kemajuan yang ada dinilai dipicu oleh beban utang yang sangat besar.
Dia haqqul yakin, persoalan ini akan menjadi permasalahan serius kemudian hari bagi bangsa dan negara. Apalagi, kata Hasto, upaya Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasannya dengan membangun dinasti politik kian menguat setelah melenggangnya jalan Gibran menjadi calon wakil presiden.
"Nepotisme ini menguat kecurangan melalui penggunaan kekuasaan kian menguat juga," ujarnya.
Pengkhianatan
Hasto juga mengatakan, PDIP tidak mempersoalkan jika harus dikhianati oleh keluarga Solo, keluarga Jokowi, yang melakukan manuver politik.
Misalnya, urai Hasto, Gibran yang maju menjadi calon wakil presiden tanpa rekomendasi PDIP, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bobby Nasution yang tidak mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md, hingga pencalonan asisten pribadi Iriana Jokowi di pemilihan Wali Kota Bogor.
Menurut Hasto, upaya Jokowi sudah melebihi ambang batas. Manuver dan pengkhianatannya terhadap PDIP tidak bisa terus dilanjutkan terjadi kepada bangsa dan negara.
"Kami akhirnya sadar dan melakukan evaluasi, tapi sudah banyak kebohongan yang dilakukan sejak awal," ucap Hasto.
Selanjutnya: Respons Gibran dan pengamat
