TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar angkat bicara perihal tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, soal adanya dugaan tekanan terhadap partai banteng agar tidak mendapatkan kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, mereka tidak pernah menekan partai mana pun, termasuk dalam upaya merebut kursi pimpinan DPR. "Jadi jangan mudah menuding," kata Ace saat dihubungi, Sabtu, 30 Maret 2024.
Meskipun perolehan suara partai beringin melonjak di berbagai wilayah pada Pemilu 2024 ini, kata Ace, Golkar tidak serta merta angkuh ingin merebut kursi pucuk pimpinan parlemen dari tangan PDIP.
Golkar, Ace melanjutkan, masih berfokus mengikuti dan mengawal hasil sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang dimohonkan kubu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Muhaimin Iskandar. "Penghitungan penetapan kursi yang masih berperkara di MK belum selesai. Kami fokus itu dulu," ujar Ace.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Firman Soebagyo juga menyampaikan pandangan yang sama. Menurut dia, jika partai beringin belum menyiapkan rencana untuk merebut kursi pimpinan DPR melalui upaya revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3.
Adapun UU MD3 mengatur ihwal mekanisme pemilihan Ketua DPR yang otomatis dipilih berdasarkan hasil perolehan kursi terbanyak partai di parlemen pada pemilihan legislatif 2024.
Firman mengatakan partainya hingga saat ini belum berencana melakukan lobi-lobi fraksi lainnya di DPR untuk merevisi UU MD3. "Pak Airlangga juga sudah katakan tidak ada upaya itu," kata Firman.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan, terdapat banyak tekanan yang mengarah pada PDIP, terutama dalam hal menggulirkan hak angket di DPR. Namun, Hasto tidak mengatakan lebih detail ihwal seperti apa tekanan yang diperoleh oleh PDIP saat ini.
"Salah satunya upaya Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR dan revisi UU MD3," kata Hasto, dalam diskusi daring bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK?," Sabtu, 30 Maret 2024.
Hasto mengatakan, Golkar berupaya merevisi UU tersebut untuk memberikan jalan bagi kadernya duduk di kursi pucuk pimpinan DPR. "Tapi kami tidak akan biarkan, hormati suara rakyat," ujar Hasto.
Di sinilah Hasto menilai akan adanya upaya untuk menekan agar pengguliran hak angket di DPR melempem. Sebelumnya pun, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menngatakan, bahwa Golkar dan koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Meski begitu, Hasto mengklaim jika PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini. "Ibu Megawati ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto.
PDIP, kata dia, akan menggulirkan hak angket setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan intruksi. "Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," ujarnya.
Pilihan editor: Begini Peran 13 Tersangka Anggota TNI yang Aniaya Warga Papua di Dalam Drum
