INFO NASIONAL - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. I Nengah Duija menyerahkan sebanyak 52 Surat Keterangan (SK) alih status Pasraman Formal menjadi Pendidikan Widyalaya kepada pengelola dan Kepala Sekolah Widyalaya se-Bali, Kamis, 28 Maret 2024.
“Sebagai insan beragama tentu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini kami bisa menyerahkan 52 SK alih status Pasraman Formal menjadi Widyalaya. Astungkara atas berkat Ida Betara akhirnya cita-cita kita untuk memiliki pendidikan umum bercirikhas keagamaan Hindu," kata Prof. Duija saat memberikan sambutan dan arahan di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Namun demikian, Prof. Duija menekankan bahwa hal ini baru permulaan dan belum selesai. Artnya, kata dia, masih ada hal yang perlu dilakukan dan diupayakan semua pihak untuk pelaksanaan Pendidikan Widyalaya ini.
Dalam kesempatan itu, Prof. Duija juga menceritakan bagaimana proses terbentuknya Pendidikan Widyalaya tersebut. “Pada tanggal 28 Februari 2024 pas Upacara Galungan, PMA (Peraturan Menteri Agama, red) diberikan. Dan dengan terbitnya PMA itu maka Gus Menteri (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, red) meminta harus segera diresmikan, maka kita Lauching tanggal 14 Maret 2024. Itu juga menjadi kado di momen Hari Raya Nyepi,” katanya.
Prof. Duija menjelaskan bahwa, pendirian Pendidikan Widyalaya itu ada 2 yaitu, Pendirian Baru dan Alih Status dari satuan pendidikan lain. “Yang sekarang ini alih status. Dengan beralihnya itu maka kami akan menata kelola, ada 13 turunan yang akan diselesaikan pada Bulan April dan akan masuk ke dalam kurikulum, komite, pedoman, penerimaan siswa baru, besaran spp, pembiayaan, semua sudah ada termasuk pasraman, asrama,” katanya.
Sementara untuk guru dan kurikulum di Pendidikan Widyalaya, lanjut dia, masih menunggu hingga bulan April. “Astungkara pada Bulan April semua sudah selesai, tinggal harmonisasi sekali kurikulumnya sudah selesai. Jadi kurikulum itu jelas, karena itu adalah sekolah umum maka mengacu pada standar pendidikan di Kemendikbud,” jelasnya.
Di samping itu, lanjut Prof. Duija, Pendidikan Widyalaya ini plusnya adalah ada muatan pendidikan agama. Jadi, ada 70 persen kurikulum nasional dan 30 persen kurikulum agama Hindu baik dalam konteks Theologi maupun Muatan Lokal atau kearifan lokal.
“Nah, guru-gurunya dari mana? Yang sekarang kita alihkan adalah guru guru yang sudah mengajar di Pasraman. Nanti skemanya adalah guru-guru yang sudah memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik di Widyalaya. Itu nanti akan kami Inpassing dulu. Saat ini sedang dibuat regulasinya,” katanya.
“Kami juga akan mengajukan pengangkatan guru di Widyalaya mudah-mudahan ini disetujui oleh MenpanRB, pengangkatan guru Widyalaya yang negeri. Paling tidak ada kepala seklolah dan wakil,” katanya.
Prof. Duija mengasumsikan bahwa apabila sekarang ada 105 lembaga Widyalaya di seluruh Indonesia, maka akan dibutuhkan ribuan guru untuk mengelola Widyalaya. Kemudian, ia berpesan agar jangan sampai anak-anak yang nanti Pratama setelah selesai, keluar ke sekolah Umum lain.
“Harus ada Adi, Madya dan Utama Widyalaya minimal 1 kecamatan ada 1. Ini saya lihat jumlah siswa Pratama 3.000 lebih. Jadi jangan sampai yang 3000 lebih ini keluar dan masuk di sekolah lain. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita mendirikan hanya Widyalaya di tingkat TK saja,” katanya.
Terakhir, Prof. Duija menekankan bahwa Bali harus menjadi Barometer. Mudah-mudahan tahun ini ada yang diproses penegeriannya untuk Widyalaya, Pratama, Adi, Madyama dan Utama. Tenu, kata dia, itu harus ada komitmen antara yayasan dengan pemerintah.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 52 pemegang SK alih status dan tolong kelola pendidikan ini dengan baik, dengan ikhlas dan tentu jangan melupakan mutu,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Pemerintah Provisi (Pemprov) Bali yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Bali menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Dirjen Bimas Hindu dan jajarannya yang telah bekerja keras dan tentu dengan dukungan dari berbagai komponen dari masyarakat Hindu sehingga bisa terwujud satu bentuk satuan pendidiakn Hindu formal dalam bentuk Wiyalaya di mana merupakan salah satu kemajuan untuk mewujudkan SDM Hindu berlandaskan karakter, budi pekerti dan kemampuan kerja yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Hindu yang adiluhung.
“Mari kita mengucap raya syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menyaksikan satu momen yang bersejarah dalam dunia Pendidikan Hindu yaitu penyerahan SK Dirjen Bimas Hindu,” katanya.
“Cita-cita kita bersama pada level bisa bersaing di tengah kemajuan zaman yang memiliki nilai lebih berupa karakter yang baik, jujur, satya serta kehadirannya di mana pun mampu memberikan kesejukan dan kedamaian bagi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung upaya tersebut. “Kami sangat berharap kerja sama berbagai pihak untuk mampu mengejawantahkan peraturan menteri Agama RI no 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya ini dengan baik, detail serta komprehensif pada tataran kebijakan dan teknis lainnya,” katanya.
Menurutnya, keberlangsungan sinergisitas antara lembaga perencana, pelaksana dan pengawasan sangtlah penting. Semua harus berjalan beriringan, dibutuhkan peran kontribusi yang aktif dalam mewujudkan amanat dari peraturan ini.
“Sehingga perubahan Pasraman menjadi Satuan Pendidikan Widyalaya sungguh-sungguh berkembang menjadi ke arah lebih baik. Berkembang maju dalam hal infrastruktur, organisasi, tenaga pendidik, dan kependidikan serta anak didik,” katanya.
Turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Gubernur Bali, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Direktur Pendidikan Hindu, Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Rektor Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Ketua STKIP Amlapura, Ketua STKIP Singaraja, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali, Subdit Pendidikan Dasar.(*)
