TEMPO.CO, Jakarta - Banjir melanda sebagian wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Ahad, 24 Maret 2024 hingga Senin kemarin, 25 Maret 2024.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan, banjir salah satunya melanda Jalan Raya Bogor KM 19 (HEK), Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan ketinggian air 30 sentimeter hingga pukul 07.00 WIB, pada Senin kemarin, 25 Maret 2024.
"Terjadi sekitar pukul 04.45 WIB akibat debit air yang tinggi di aliran Kali Ciliwung," kata Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024, dikutip dari Antara.
Selain itu, tercatat 23 RT dari 30.772 RT yang mengalami banjir meliputi sembilan RT di Jakarta Selatan, seperti dua RT di Tanjung Barat dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm yang penyebabnya disebut karena luapan Kali Ciliwung.
Banjir melanda jantung ibu kota negara itu berulang kali terjadi, hampir setiap tahun. Yang berbeda adalah gaya gubernurnya menghadapi peristiwa setiap banjir tersebut.
Berikut ini gaya dan cara yang ditunjukkan sejak era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Anies Baswedan, dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dikutip dari Tempo.
Era Gubernur Ahok
Awal Februari 2015. Banjir sampai ke kawasan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara. Ahok mendapat informasi tentang penyebab berasal dari pemadaman listrik yang dilakukan PLN, sehingga pompa air tak bisa bekerja. Sebelumnya dia meyakini, tidak ada alasan Istana atau Monas terendam banjir.
Februari 2016, kawasan Istana Merdeka dan jatung Jakarta terendam banjir lagi. Ahok geram sebab meyakini, berdasarkan pengalaman tahun lalu, banjir di Jakarta tidak akan terjadi bila tidak ada sabotase. Apalagi ini di kawasan Ring 1.
Dia kemudian menyodorkan bukti temuan para petugas PPSU adanya sampah bekas kulit kabel yang menumpuk di saluran air, sehingga mengganggu drainase.
April 2016, Ahok berkeliling ke Pintu Air Cipinang, Malaka, Kali Cipinang Indah, Kanal Banjir Timur, dan Jalan Cipinang Muara I.
Dia mengatakan, tujuan inspeksi itu untuk mencari tahu alasan tetap terjadinya banjir di daerah yang seharusnya sudah bebas banjir. Ahok juga meluapkan emosi pada anak buahnya lantaran kerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai harapannya dalam menanggulangi banjir. Mulai dari Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, Wali kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan jajaran BPBD DKI Jakarta.
