TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau korban banjir Demak di SMK Ganesa, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Jumat, 22 Maret 2024. Beberapa langkah dijalankan pemerintah Jokowi untuk mengatasi banjir di daerah itu.
Demak dilanda banjir usai hujan lebat dan tanggul jebol sejak Rabu, 13 Maret 2024. Pada Senin, 18 Maret 2024, 89 desa di 11 kecamatan di Demak sempat terendam banjir dengan ketinggian 30–80 cm
Dalam keterangannya di SMK Ganesa, Jokowi mengatakan tahap pertama dalam mengatasi banjir ini adalah dengan menutup tanggul yang jebol setinggi 15 meter itu pada Kamis malam, 21 Maret 2024. “Prosesnya dilakukan selama empat hari berturut-turut,” katanya.
Langkah kedua yang dicoba pemerintah untuk mengatasi banjir demak ini dengan teknologi modifikasi cuaca. Metode ini memungkinkan awan digeser ke arah laut. Prosedur ketiga yang bakal dijajal pemerintah adalah pemompaan.
Ketika ditanya apa bantuan yang akan diberikan ke warga, Jokowi hanya mengatakan nanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Nasional Penanggulangan bencana akan mengecek ke lapangan."Termasuk yang tanamannya rusak nanti akan diberi bibit lagi dari Kementerian Pertanian," katanya.
Hingga Kamis malam, 22 Maret 2024, wilayah yang masih terdapat genangan air sebanyak enam kecamatan. Mereka terdiri dari Kecamatan Karanganyar yang menjadi lokasi tanggul jebol Sungai Wulan, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Gajah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Sayung, dan Kecamatan Demak.
Ketinggian banjir di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak, dilaporkan turun hingga 50 sentimeter atau setengah meter pada Kamis, 21 Maret 2024. Jokowi mengatakan memang hujan yang menyebabkan banjir di Demak sangat ekstrem – 150 milimeter hingga 238 milimeter.
Jokowi kemudian menyoroti masalah hulu dari banjir di Demak. Menurutnya semua masalah itu berasal dari pembalakan hutan yang liar dan alih-fungsi lahan harus dicegah. Presiden menyarankan pemda melakukan penanaman, penghutanan kembali, hingga pengalihan lahan untuk solusi jangka panjang.
Pilihan editor: PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
