TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyarankan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos disetop menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 demi menghindari politisasi.
"Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya dua bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain sebagainya. Setop itu. Khawatirnya itu tadi, dipolitisasi," kata Alex saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024 seperti dikutip Antara.
Alex mengatakan penghentian itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bantuan sosial untuk berkampanye.
“Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan bansos dan lain sebagainya," ujar dia.
Dia juga mengungkapkan survei KPK menemukan lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.
"Sesuai dengan survei KPK, preferensi masyarakat kita itu kan 90 berapa persen lebih gitu menentukan pilihan wakilnya, pimpinannya, itu yang pertama faktor uang," kata Alex.
Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah menggelar kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk mengedukasi masyarakat menolak politik uang pada Pemilu 2024.
"Makanya, coba lihat itu banner KPK gede banget di Gedung C1, ‘Hajar Serangan Fajar’, relevan itu, sangat relevan karena kami sudah melakukan survei dan memang itu yang diharapkan masyarakat. Itu terkonfirmasi," tuturnya.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan, yang seharusnya berhenti sampai Juni 2024.
"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," ujar Jokowi ketika bertemu warga di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu, 21 Maret 2024.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran bansos pemerintah mengalami lonjakan tajam. Dia mengungkapkan statistik data bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan selama 2024. Pada kuarter pertama tahun ini, realisasi anggaran bansos telah mencapai Rp 22,5 triliun.
"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.
DANIEL A. FAJRI | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan editor: Gerindra Sebut Prabowo-Gibran akan Bangun Koalisi Besar, Ini Alasannya
