Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Besar UGM Diteror, Prof Koentjoro: Bedakan Jokowi sebagai Presiden atau Ayah Gibran

image-gnews
Profesor Koentjoro Ketua Dewan Guru Besar UGM menunjukkan teror yang diterimanya usai lakukan aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat di Balairung UGM. Foto: Michelle Gabriela/TEMPO
Profesor Koentjoro Ketua Dewan Guru Besar UGM menunjukkan teror yang diterimanya usai lakukan aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat di Balairung UGM. Foto: Michelle Gabriela/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Koentjoro Soeparno menyampaikan agar aparatur negara dan masyarakat dapat membedakan posisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai presiden atau sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2. 

Menurut Koentjoro seorang presiden dapat memiliki banyak peran. “Kita harus tau dia sebagai presiden atau bapaknya Gibran. Kenapa Jokowi itu dulu banyak dipuji, tapi kemudian setelah MK dia banyak dihujat?” ujar Koentjoro, kepada Tempo.co, pada Selasa, 19 April 2024 di Yogyakarta. 

Bagi Koentjoro, hal tersebut terjadi lantaran Jokowi tak memisahkan perannya sebagai presiden dan ayah dari Gibran. Justru, kata Koentjoro, yang dijalankan Jokowi hari ini adalah perannya sebagai ayah dari Gibran. “Kemudian, Jokowi itu, hasratnya sebagai pemimpin, itu libidonya masih ada terus dan dia sekarang menggunakan Gibran,” kata dia. 

Dari situ munculah, suara dari kampus, yakni Petisi Bulaksumur, pada Rabu, 31 Januari 2024. Koentjoro pun turut membacakan petisi tersebut. Setelah petisi itu, Jokowi turut merespons suara dari almamaternya itu. “Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi dalam keterangan pers di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Februari 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. 

Namun, di sisi lain, kata Koentjoro, pengikut Jokowi menganggap Petisi Bulaksumur sebagai gerakan partisan. Pernyataan dari berbagai perguruan tinggi yang disamakan dengan suara partai politik, katanya, merupakan kesalahan besar. “Saya itu dosen dan tugas saya mengedukasi masyarakat,” ujarnya. 

Menurut Koentjoro, pernyataan atau petisi dari berbagai perguruan tinggi dalam merespons kondisi demokrasi hari ini adalah tanggung jawab intelektual para akademisi. Oleh karena itu, katanya, memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu pantang mundur. “Makanya saya juga melihat, tolong kalau misalnya ada gerakan seperti itu kita harus memperhatikan siapa yang berbicara,” ujarnya. 

Pesan kepada mahasiswa

Lebih lanjut, Koentjoro menitipkan pesan kepada para mahasiswa. Menurutnya, kondisi hari ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar politik. “Kalau mahasiswa hari ini tidak turun dan berpikir, maka Indonesia akan jadi seperti apa?” tanya Koentjoro. 

Hari ini banyak orang berbicara tentang Indonesia Emas, tapi bagi Koentjoro, yang ada justru Indonesia Cemas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang dibungkam dan tidak diajari berpolitik. “Berpolitik itu adalah belajar hak ihwal bernegara,” jelasnya. 

Teror yang dialami Prof Koentjoro 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah membacakan Petisi Bulaksumur, Koentjoro berulang kali diserang oleh buzzer melalui di akun Instagram pribadinya. “Kalau yang dari Instagram lebih canggih, itu lebih sistematis. Karena kemudian ketika ada apa, mereka langsung nimbrung banyak. Kemudian saya katakan kalau ini buzzer mesti,” jelasnya. 

Tak hanya diserang melalui buzzer di media sosial, Koentjoro pun sempat dicari oleh orang tak dikenal yang datang ke Fakultas Psikologi UGM. Orang tak dikenal itu pun ditemui oleh Juni Prianto, anggota Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus (SKKK) Fakultas Psikologi yang tengah bertugas hari itu. 

Menurut pengakuan Juni, pagi sekitar pukul 10.00 WIB, seseorang tak dikenal itu duduk di dekat kanopi sambil mengaji dengan keras. Karena dianggap mengganggu proses perkuliahan, Juni menghampiri orang itu. Orang tak dikenal itu pun menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan Koentjoro. 

“Kalau saya gak turun gunung dan ketemu Pak Koen, ya negara ini rusak,” ujar Juni, kepada Tempo, menirukan ucapan orang tak dikenal itu, pada Selasa, 19 Maret 2024. 

Kalau menurut SOP kami, kata Juni, ketemu dengan dosen atau pejabat itu harus konfirmasi dulu. “Waktu itu bapaknya ngaku dari Kalimantan. Dia naik bentor, orangnya tinggi tapi badannya tidak begitu besar. Ia pakai setelan rapi,” ujar Juni.  

Terbaru, Koentjoro mendapat teror melalui pesan WhatsApp (WA) ke nomor pribadinya, pada Sabtu, 16 Maret 2024. Teror itu datang setelah ia terlibat aksi “Kampus Menggugat: Tegakkan Etika & Konstitusi, Perkuat Demokrasi” pada Selasa, 12 Maret 2024 yang digelar di Balairung UGM.

Isi pesan itu sendiri berbunyi, “Pemilu curang, pemilu curang. Mbah mu u u u. Koe arep mbelo koncomu 03 to, oalah pak tue pak tue… Aku wong jateng ae ora srek kok karo Ganjar. Kok koe mbelo mbelo ngomong pemilu curang, arep jatah jabatan to nek menang…isin karo jenggotmu kui lo..,” tulis pesan yang dikirim pukul 06.45 WIB itu. 

Diketahui seseorang yang mengirim pesan itu sebelumnya menggunakan foto profil logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawahnya bertuliskan yang bertuliskan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Menurut Koentjoro, selepas membalas, foto profil orang itu kemudian dihapus. Koentjoro pun mencoba melacak pengirim pesan tak dikenal itu dengan meminta bantuan temannya. Pengirim pesan pun teridentifikasi sebagai seorang penipu. “Lokasinya di Batam,” kata Koentjoro. 

Pilihan Editor: Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentrojo: Saya Tidak Pernah Takut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

8 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

9 jam lalu

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Albertina Ho, dan Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean, membacakan putusan tiga terperiksa kasus pungli rutan KPK atas nama Ristanta, Sofian Hadi, dan Achmad Fauzi di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Ketiga terperiksa mangkir dari persidangan dengan alasan sakit. TEMPO/Han Revanda Putra.
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

10 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan anggota DPRD Labuhan Batu, Yusrial Suprianto Pasaribu dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahnan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yusrial Suprianto Pasaribu dan Wahyu Ramdhani Siregar terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.


KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

10 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.


Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

11 jam lalu

Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2025 ketika pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan.


Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

12 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.