Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyebab Rekapitulasi KPU Jawa Barat Molor Lagi

image-gnews
Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat masih belum menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024. Rapat pleno terbuka penghitungan suara yang kembali dimulai Minggu kemarin, belum selesai hingga hari ini. Bahkan rapat pleno kembali diskors pagi ini. “Kita skor sampai jam 14.00 WIB,” kata Komisioner KPU Jawa Barat Hedi Ardia, dalam rapat pleno terbuka penghitungan suara lanjutan tingkat provinsi Jawa Barat, Senin, 18 Maret 2024.  

Rapat pleno terbuka penghitungan suara pemilu 2024 yang digelar KPU Jawa Barat pada Minggu, 17  Maret 2024, diselenggarakan setelah KPU Kabupaten Bekasi menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara yang baru rampung sehari sebelumnya. Rapat pleno di KPU Jawa Barat tersebut sedianya rampung tanggal 10 Maret 2024, namun tertunda karena rekap hasil pemungutan suara di KPU Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi belum selesai. 

KPU Kota Bekasi menyelesaikan lebih dulu dan pembacaan hasil rekapitulasinya di KPU Jawa Barat digelar 15 Maret 2024. Sementara KPU Bekasi baru bisa digelar Minggu, 17  Maret 2024. Pembacaan hasil rekap penghitungan suara Kabupaten Bekasi dimulai Minggu, 17 Maret 2024, pukul 4 sore. Pembacaan diselang waktu berbuka puasa, dan dilanjutkan lagi pukul 8 malam. KPU Kabupaten Bekasi sempat dihujani serangkaian pertanyaan para saksi partai politik dan saksi calon DPD yang hadir dalam rapat pleno.

Sejumlah saksi mempertanyakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan rekapitulasi suara di Kabupaten Bekasi. Lainnya mempertanyakan sah tidaknya hasil rekapitulasi yang dibawa KPU Kabupaten Bekasi karena KPU Bekasi belum menyelesaikan rekapitulasi suara untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan. Saksi yang lain mempertanyakan data hasil pemilu yang dibawa KPU Kabupaten Bekasi.

Bawaslu Jawa Barat juga menyoroti data pemilu yang dibacakan KPU Kabupaten Bekasi. Di antaranya data daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus (DPK) yang belum sinkron, serta anomali dalam data pemilih disabilitas yang separuhnya berasal dari luar Kabupaten Bekasi. “Kaitan dengan pemilih disabilitas juga memiliki angka yang luar biasa. Terdapat 1.219 orang disabilitas dari luar provinsi Jawa Barat memilih di Kabupaten Bekasi,” kata Anggota Bawaslu Jawa Barat Herminus Koto.

Ketua KPU Bekasi Adi Rido mengatakan, berlarutnya rekapitulasi penghitungan suara di wilayahnya karena menunggu rampungnya hasil rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan. Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tambun Selatan yang dimulai pada 17 Februari 2024 baru rampung di tingkat PPK pada Sabtu, 16 Maret 2024. Itu pun masih menyisakan rekapitulasi penghitungan suara untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan yang baru rampung di tingkat PPK pada Minggu, 17 Maret 2023.

Jumlah TPS di Kecamatan Tambun Selatan terbanyak ke-2 di Indonesia setelah Cawang di DKI. Jumlah TPS di Kecamatan Tambun Selatan tersebut berjumlah 1.222 TPS. Jumlah TPS yang banyakt tersebut yang membuat rekapitulasi di tingkat PPK memakan waktu lama. “Kendalanya jumlah TPS yang begitu banyak sehingga pengerjaannya itu membutuhkan waktu lama,” kata Adi Rido, Minggu, 17 Maret 2024.

Adi membenarkan KPU Bekasi baru menuntaskan penetapan rekapitulasi penghitungan suara jenis pemilu presiden, DPD, DPR, dan DPRD Provinsi yang hasilnya dibacakan dalam rapat pleno terbuka KPU Jawa Barat. KPU Kabupaten Bekasi masih akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten pada yang dijadwalkan Senin, 18 Maret 2024. “Makanya setelah selesai di Kecamatan Tambun Selatan, kita akan lakukan pleno khusus untuk tingkat jenis pemilihan Kabupaten Bekasi,”  kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rapat pleno terbuka KPU Jawa Barat akhirnya menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Bekasi dengan sejumlah catatan. Menjelang tengah malam rapat pleno di skor sambil menunggu semua pencermatan data yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu terkait protes para saksi. Ada tiga daerah yang pencermatan data rekapitulasinya berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang belum selesai yakni Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.

Komisioner KPU Jawa Barat Adie Saputro mengatakan, KPU Jawa Barat menargetkan seluruh proses rampung dan hasil rekapitulasi tersebut akan dibacakan di rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di KPU RI pada Senin, 18 Maret 2024. “Kita jadwalnya besok,” kata dia, Minggu, 18 Maret 2024.

Skor rapat pleno di KPU Jawa Barat dibuka pada Senin, 18 Maret 2024 jelang pukul setengah dua malam. Rapat berjalan kurang dari satu jam karena menunggu print-out hasil rekapitulasi sementara untuk diperiksa para saksi. KPU Jawa Barat meminta rapat pleno di skor satu jam. Nyatanya rapat pleno baru dimulai kembali lebih dari 4 jam kemudian. Pada pagi sekitar pukul 8 pagi rapat pleno dibuka.

Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengatakan, sejumlah Dapil sudah tuntas hasilnya. Sejumlah partai juga sudah menekan parap menandakan data tersebut sudah diterima. “Yang belum selesai itu adalah menindaklanjuti putusan Bawaslu sebagaimana diketahui yakni untuk Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Itu yang belum selesai sampai sekarang,” kata dia, Senin, 18 Maret 2024. Ia menjanjikan semua pencermatan dari rekomendasi Bawaslu untuk tiga daerah itu tuntas siang ini juga.

Komisioner KPU Jawa Barat Hedi Ardia melanjutkan, data Dapil 7 dan 11 hingga pagi itu belum bisa di unduh dari aplikasi Sirekap sehingga belum bisa dicetak dan dibagikan pada para saksi untuk diperiksa bersama. Sementara data Dapil 2, 3, 6, 8, 9, dan 10 sudah tuntas dan dibagikan pada semua saksi. Dengan serangkaian kendala tersebut rapat pleno KPU Jawa Barat kembali diskor hingga pukul dua siang.
 

Pilihan editor: Mantan Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo Pemilu Curang, Berikut Sejarah Pasukan Khusus Itu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prakiraan Cuaca Sepekan Jawa Barat, BMKG: Potensi Hujan Sedang Hingga Lebat Hanya 4 Hari

5 jam lalu

Ilustrasi hujan petir. sciencedaily.com
Prakiraan Cuaca Sepekan Jawa Barat, BMKG: Potensi Hujan Sedang Hingga Lebat Hanya 4 Hari

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan awan atau terjadinya hujan di sebagian wilayah Jawa Barat.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Warga Jawa Barat Rasakan 6 Gempa Sepanjang April 2024, Sebenarnya Terjadi 106 Kali

1 hari lalu

Rekaman seismograf Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, yang merekam gempa M6,2 yang berpusat di laut selatan Jawa Barat pada Kamis malam, 27 April 2024. Pusat gempa berada 156 kilometer arah barat daya Kabupaten Garut. FOTO/Badan Geologi.
Warga Jawa Barat Rasakan 6 Gempa Sepanjang April 2024, Sebenarnya Terjadi 106 Kali

BMKG mencatat 106 kali gempa di Jawa Barat pada April 2024. Dari 6 guncangan yang terasa, gempa Garut M6,2 jadi yang paling besar.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?