Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respons PKB, Gerindra, dan Gibran soal Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman

image-gnews
Erina Gudono Menantu Jokowi di Bursa Pilkada Sleman 2024, Gerindra DIY Ajukan ke Prabowo Jika Layak
Erina Gudono Menantu Jokowi di Bursa Pilkada Sleman 2024, Gerindra DIY Ajukan ke Prabowo Jika Layak
Iklan

TEMPO.CO, JakartaErina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, digadang-gadang masuk dalam bursa pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sleman 2024.

Istri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep itu sebelumnya disebut masuk dalam penjaringan Partai Gerindra Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Wacana itu mengundang respons dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak ipar Erina. Berikut respons mereka seperti dilansir dari Tempo.

PKB: Urusan partai masing-masing

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Daniel Johan menanggapi soal Erina yang masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Dia mengatakan hal itu merupakan urusan partai masing-masing.

“Urusan masing-masing partai,” kata Daniel, Rabu, 13 Maret 2024.

Hingga hari ini, kata Daniel, PKB belum membahas figur yang bakal diusung maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada Sleman.

Dalam menjaring figur yang akan dipilih, katanya, partainya bakal memprioritaskan kadernya lebih dulu, ketimbang menjaring figur dari luar partai.

Dalam proses menjaring calon kepala daerah, kata Daniel lagi, DPP PKB akan menerima masukan dari dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) terkait pencalonan seseorang di pilkada setiap daerah, termasuk dari Sleman.

“Nanti desk pilkada yang akan membahasnya” ujarnya, “Selama ada kader tentu kami akan prioritaskan kader terbaik partai dulu.”

Gerindra DIY tepis politik balas budi

Sebelumnya, Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY Widi Handoko membenarkan munculnya nama Erina dari eksternal partai.

Namun dia membantah jika masuknya nama Erina sebagai calon bupati Sleman merupakan upaya politik balas budi kepada keluarga Jokowi.

"Pandangan (soal masuknya Erina sebagai politik balas budi kepada keluarga Jokowi) itu sama sekali tidak benar dan tidak ada relevansinya," kata Widi di Yogyakarta pada Selasa, 12 Maret 2024.

Widi pun menepis bahwa masuknya nama Erina dalam bursa Pilkada Sleman turut dilatari permintaan elite Gerindra di tingkat pusat atau cawe-cawe serta permintaan khusus keluarga Jokowi.

"(Masuknya Erina) sama sekali tidak kaitannya dengan DPP Gerindra atau pun karena dorongan dari Pak Jokowi," kata dia.

Menurut Widi, munculnya nama Erina Gudono murni dari aspirasi masyarakat, yang kemudian diakomodir oleh DPC Partai Gerindra di Sleman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Widi menuturkan, kontestasi pemilihan presiden dan pilkada merupakan dua hal berbeda. Apa yang muncul di tingkat lokal memiliki dinamika sendiri. Sehingga jika lantas muncul nama Erina dalam bursa Pilkada Sleman menurutnya hal wajar dan jauh dari intervensi istana.

"Sama sekali tidak ada kaitannya (peta politik daerah dengan istana), itu kebijakan politik DPC Gerindra Sleman yang berupaya menampung aspirasi dari masyarakat," imbuh dia.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

3 jam lalu

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono dan Ketua DPC PKB Kota Depok Faizin. Dok. pribadi
PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.


Muhaimin Iskandar Sebut PKB Buka Pintu untuk Khofifah Daftar Pilkada Jawa Timur

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Muhaimin Iskandar Sebut PKB Buka Pintu untuk Khofifah Daftar Pilkada Jawa Timur

PKB menyambut baik jika nantinya Khofifah mendaftar diri mengikuti seleksi internal di partai itu untuk maju di Pilkada Jawa Timur.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

6 jam lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

9 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

10 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.